Dairi – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Dairi Peduli Pembangunan (AMDPP), khususnya warga Kecamatan Parongil, menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Dairi, Kamis (20/11/2025).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap kehadiran PT Dairi Prima Mineral (DPM) sekaligus mendesak perusahaan untuk segera menuntaskan proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang hingga kini dinilai belum tuntas. Masyarakat menilai percepatan perizinan sangat penting guna membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga lingkar tambang.
Tuntutan ini juga muncul sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas lambatnya progres perusahaan, terutama setelah pencabutan izin kelayakan tambang beberapa waktu lalu. Dalam orasinya, perwakilan aksi, Oberlin Tua Pasaribu, mengkritik komitmen perusahaan yang dinilai belum jelas.
> “Kami meminta DPRD Dairi segera memanggil PT DPM untuk RDP guna memastikan keseriusan mereka menyelesaikan izin AMDAL. Jika DPM tidak serius, silakan tinggalkan Kabupaten Dairi. Kami mendesak tambang ini mulai beroperasi pada tahun 2026,” tegas Oberlin.
Selain mendesak percepatan AMDAL, massa aksi juga menyampaikan lima poin tuntutan kepada pemerintah daerah dan perusahaan. Mereka meminta adanya sikap tegas pemerintah dalam mengawal investasi yang dinilai dapat menjadi motor pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.
Setelah berorasi, perwakilan massa diterima oleh Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani, bersama sejumlah anggota dewan di antaranya Tony Juni Lumban Gaol, Nahason Lumban Gaol, dan Syahdani Putra Pardosi. Pertemuan berlangsung di ruang rapat DPRD untuk mendengarkan aspirasi warga pro-investasi.
Ratusan Warga Parbuluan VI Datangi DPRD Dairi, Sampaikan Aspirasi Terkait 12 Warga yang Ditahan
Menurut pernyataan massa, beroperasinya PT DPM diyakini akan membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Dairi.
Aksi berjalan tertib dengan pengamanan dari aparat kepolisian. Usai penyampaian aspirasi, dialog antara perwakilan masyarakat dan DPRD berlangsung untuk membahas kelanjutan proses izin dan komitmen perusahaan. (SC-Romi)
