Medan – Kelangkaan dan mahalnya harga pupuk bersubsidi menjadi keluhan petani di Kabupaten Simalungun. Kondisi tersebut dinilai membebani biaya produksi dan berpotensi menghambat produktivitas pertanian. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Simalungun pun diminta segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan tersebut.
Keluhan itu mengemuka dalam kegiatan reses anggota DPRD Sumatera Utara, Mangapul Purba, SE, M.I.Kom, di sejumlah nagori dan kelurahan di Kabupaten Simalungun pada 21–30 September 2026. Dalam pertemuan dengan masyarakat, para petani meminta pemerintah memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi sekaligus mengawasi distribusinya agar tepat sasaran dan harga tetap terkendali.
Mangapul menyerap aspirasi masyarakat, di antaranya di Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, dan Nagori Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan. Petani di kedua wilayah tersebut mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi dan tingginya harga ketika pupuk tersedia.
Pengawasan distribusi dinilai penting untuk memastikan pupuk bersubsidi diterima petani yang berhak serta mencegah praktik penyaluran yang merugikan mereka. Keluhan serupa juga disampaikan petani di Kelurahan Saribudolok, Kecamatan Silimakuta, yang berharap pemerintah segera mencari solusi agar kegiatan pertanian tidak terkendala.
Selain persoalan pupuk, kebutuhan bibit berkualitas juga menjadi perhatian dalam reses tersebut. Sejumlah kelompok tani mengharapkan bantuan bibit jagung, kentang, dan cabai untuk mendukung kegiatan usaha tani.
Permintaan bantuan bibit jagung disampaikan masyarakat Nagori Tanjung Maraja, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi. Sementara itu, kelompok tani di Saribudolok, Nagori Simpang Raya Dasma, Kecamatan Panei, serta Nagori Dolok Parmonangan mengharapkan bantuan bibit kentang, cabai, dan jagung berkualitas dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Bantuan bibit tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha pertanian. Masyarakat juga meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan sarana produksi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kelompok tani di lapangan.
Persoalan infrastruktur turut menjadi aspirasi masyarakat. Warga Nagori Tanjung Maraja meminta perbaikan jalan usaha tani yang kondisinya disebut telah rusak parah. Jalan tersebut dibutuhkan untuk menunjang aktivitas pertanian dan memudahkan mobilitas petani.
Aspirasi perbaikan jalan juga disampaikan masyarakat Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, yang mengharapkan pengaspalan dan perbaikan jalan. Sementara itu, warga Nagori Pematang Sidamanik, Kecamatan Pematang Sidamanik, meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi jalan di wilayah mereka.
Di sektor pertanian, kelompok tani di Nagori Tanjung Maraja turut mengharapkan bantuan traktor tangan atau hand tractor. Adapun petani di Nagori Marubun Jaya membutuhkan dukungan alat dan mesin pertanian untuk menunjang kegiatan produksi.
Selain kebutuhan pertanian dan infrastruktur, masyarakat di sejumlah wilayah juga menyampaikan aspirasi terkait pembangunan dan renovasi rumah ibadah. Permintaan tersebut datang dari warga Nagori Marubun Jaya, Tanjung Maraja, Saribudolok, Simpang Raya Dasma, Bandar Masilam, Sinaksak, Pematang Sidamanik, serta Dolok Parmonangan.
Masyarakat berharap bantuan pemerintah dapat mendukung pembangunan maupun perbaikan rumah ibadah agar tersedia sarana peribadatan yang layak dan nyaman. Warga juga menyampaikan kebutuhan pembangunan dan renovasi sekolah serta fasilitas pendidikan di sejumlah wilayah.
Berbagai aspirasi yang dihimpun selama reses tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, khususnya sektor pertanian, serta ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum.
Mangapul diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi tersebut melalui fungsi dan kewenangannya sebagai anggota DPRD Sumatera Utara. Berbagai masukan masyarakat itu juga diharapkan menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan program dan pengalokasian anggaran, sehingga persoalan pupuk bersubsidi, kebutuhan bibit, alat dan mesin pertanian, perbaikan jalan, serta pembangunan fasilitas umum dapat ditindaklanjuti sesuai prioritas dan kemampuan anggaran. (SC03)