Medan – Program transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) berbasis bus listrik di Sumatera Utara hingga kini belum terealisasi, meski telah lama direncanakan dan dianggarkan. Kondisi ini mendapat sorotan dari DPRD Sumatera Utara yang menilai percepatan realisasi program sangat dibutuhkan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, Yahdi Khoir, menyampaikan bahwa keberadaan bus listrik di kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang) sudah menjadi kebutuhan mendesak. Namun, hingga saat ini program tersebut belum juga berjalan.
Ia menyebutkan, program BRT bus listrik sejatinya merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dengan pendanaan dari Bank Dunia. Sementara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bertugas menyiapkan prasarana pendukung seperti koridor dan halte.
Menurut Yahdi Khoir, anggaran pembangunan prasarana tersebut telah dialokasikan dalam APBD Sumut Tahun 2025 sekitar Rp60 miliar pada Dinas Perhubungan Sumut. Namun, karena tidak terealisasi, anggaran tersebut menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Pada APBD Tahun 2026, anggaran kembali dialokasikan untuk program yang sama.
DPRD Sumut pun meminta agar pada tahun ini Dinas Perhubungan Sumut dapat segera membangun prasarana yang dibutuhkan sehingga program bus listrik tidak kembali tertunda.
Yahdi Khoir meyakini program bus listrik di Sumatera Utara dapat terwujud di bawah kepemimpinan Gubernur Sumut Bobby Nasution. Ia merujuk pada pengalaman Bobby Nasution saat menjabat sebagai Wali Kota Medan yang berhasil merealisasikan program bus listrik di Kota Medan.
Dalam konteks tersebut, DPRD Sumut berharap Gubernur Sumut dapat mengisi jabatan Kepala Dinas Perhubungan Sumut dengan pejabat yang memiliki kompetensi dan pemahaman teknis yang memadai, khususnya dalam merealisasikan program strategis transportasi massal.
Selain program bus listrik, Yahdi Khoir juga menyoroti peran strategis Dinas Perhubungan Sumut dalam menangani persoalan transportasi lainnya. Di antaranya pengelolaan Terminal Tipe B yang dinilai belum optimal, seperti Terminal Tanjung Balai yang telah beberapa kali dianggarkan namun belum juga terbangun.
Ia juga menyinggung masih banyaknya perlintasan sebidang kereta api di Sumatera Utara yang rawan kecelakaan dan belum dilengkapi portal pengaman. Untuk itu, koordinasi lintas sektor dengan pemerintah pusat, PT KAI, dan pihak terkait dinilai menjadi hal penting yang harus dilakukan Dinas Perhubungan.
Sebagai informasi, program bus listrik di Kota Medan mulai beroperasi sejak Januari 2024 saat Bobby Nasution menjabat sebagai Wali Kota Medan, dengan Iswar Lubis sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Program tersebut awalnya berjalan pada satu koridor dan kemudian dikembangkan menjadi lima koridor pada November 2024 dengan total 60 unit bus listrik yang masih beroperasi hingga kini.
Masyarakat Sumatera Utara pun berharap program transportasi massal bus listrik dapat direalisasikan dalam skala lebih luas, tidak hanya di Kota Medan, tetapi juga menjangkau wilayah Binjai dan Deli Serdang. (SC03)