Menu

Pemprovsu Minta Izin DPRD Sumut

  Dibaca : 80 kali
Pemprovsu Minta Izin DPRD Sumut
Kereta Api menjadi transportasi yang sangat diminati di Korea. (his-travel.co.id)

Sumutcyber.com, Medan – Pemprovsu melalui Dinas Perhubungan meminta izin kepada DPRD Sumut tentang rencana pengembangan transportasi di Sumut. Rencananya, Pemprovsu akan bekerjasama dengan Korea Rail Network Authority (KRNA), Hyundai Engineering Company (HEC) dan Hyundai Rotem pada Februari mendatang.

“Pada akhir Januari akan dibahas di DPRDSU dalam rangka memperoleh persetujuan sebelum kerjasama dijalin. Persetujuan tersebut tidak harus melalui paripurna melainkan bisa dengan hanya persetujuan pimpinan dewan,” kata Kepala Dinas Perhubungan Pemprovsu M Zein dalam rapat dengar pendapat (RDP)  dengan Komisi D DPRDSU, Senin (28/1/2018).

Latar belakang kerjasama tersebut setelah adanya kunjungan pihak KRNA dan HEC ke Provinsi Sumut. “Mereka menawarkan kerjasama pengembangan perkeretaapian di Sumut dan rencana MoU dengan Provsu menjajaki progress rencana pembangunan LRT Medan/ Medan – Binjai – Deliserdang (Mebidang) dan pembangunan jalan rel Siantar-Parapat,” ungkapnya.

Adapun proyek infrastruktur kereta api prioritas yang dikembangkan di Sumut antara lain pembangunan LRT di kawasan perkotaan Medan – Binjai – Deliserdang, pembangunan LRT Medan dengan skema KPBU dan pengembangan jaringan kereta api Siantar – Parapat sebagai salah satu KSPN di Indonesia. Keterbatasan anggaran pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka pengembangan perkeretaapian membutuhkan terobosan inovasi pembiayaan infrastruktur dengan melibatkan pihak swasta.

Dalam paparan dijelaskan,  rencana pengembangan jaringan kereta api dalam RTRW Provsu 2017-2037 sesuai Perda Nomor 2/2017, jalur KA antarkota di pantai timur yang menghubungkan batas Aceh – Besitang – Binjai – Medan – lubukpakam – Tebingtinggi – Kisaran – Rantauprapat, jalur KA antarkota Medan – Delitua, Medan – Pancurbatu, Kisaran -Tanjungbalai, Tebingtinggi – Pematang Siantar, Siantar – Pematang Raya – Merek – Kabanjahe – Berastagi,  Siantar – Parapat.

Selajutnya,  jalur KA antarkota bagian barat yang menghubungkan batas Aceh – Sibolga – batas Sumbar, jalur KA antarkota di bagian tengah utara yang menghubungkan Rantauprapat – Gunung Tua – Padangsidimpuan – Sibolga dan pengembangan jalur KA di Mebidangro.

Pembangunan jalur KA Siantar – Parapat (Danau Toba) sendiri merupakan mendukung kawasan wisata strategis nasional Danau Toba agar lebih mudah dikunjungi wisatawan. Ruang lingkup kerja sama tersebut yakni penyediaan informasi, berbagi teknologi konstruksi infrastruktur KA termasuk struktur, jalan rel, jembatan, terowongan, telekomunikasi dan persinyalan.

Modernisasi pengoperasian, dan pengaturan perjalanan, pengembangan pengetahuan  tentang perkeretaapian, berbagi dalam penerapan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan kerja sama dalam pelatihan di Korea.

“Transportasi di Sumut masih jauh ketinggalan, Jika ingin diubah harus dengan menambah jalur transportasi khususnya KA.  Di kota-kota besar dunia, semuanya menggunakan KA bawah tanah, yang sangat mengurangi kemacetan. Jika sudah dibangun LRT di Medan dan Mebidang, kita  harap arus lalulintas bisa lancar dan masyarakat Sumut akan terbantu ekonominya,” katanya.

Anggota Komisi D DPRDSU yang memimpin RDP tersebut, Leonard Surungan Samosir mengatakan, DPRD Sumut mendukung penuh pembangunan jalur transportasi KA baru di Sumut tersebut. Diharapkan melalui pengembangan jalur transportasi itu, warga Sumut dan Medan pada khususnya bangga dengan sarana transportasi yang ada serta dapat membantu perekonomian masyarakat.

Namun untuk persetujuan, ia mengungkapkan, pihaknya akan memperlajari terlebih dahulu aspek hukum pemberian persetujuan tersebut. apakah harus melalui paripurna atau hanya lewat pimpinan DPRDSU.

“Kita sangat mendukung ini karena sangat dibutuhkan pembangunan infrastruktur perkeretaapian, mengingat Medan saat ini sudah sangat macet. Antardaerah juga diharapkan ada jalur kereta api yang memadai. Kita akan tanyakan langsung ke Mendagri dalam kunjungan kerja ke Jakarta nanti terkait persetujuan ini. Jangan sampai kita terjebak. Kalau memang persetujuan diberikan lewat paripurna akan kita jadwalkan,” katanya.

Anggota Komisi D lainnya, Muhammad Hidayat meminta PT KAI agar menyosialiasikan pengembangan jalur ini ke masyarakat, khususnya yang tinggal di pinggiran rel agar tidak merasa sewaktu-waktu digusur mendadak. (EC)

Facebook Comments
Editor:
KOMENTAR

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional