oleh

Pemda Harus Alokasikan Anggaran Untuk Pengawasan Obat Dan Makanan

MEDAN (Sumutcyber): Pemerintah Daerah diminta mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk program pengawasan obat dan makanan. Pengalokasian anggaran itu sesuai dengan perintah Permendagri 41 tahun 2018 dan Inpres 3 tahun 2017 tentang aspek peningkatan pengawasan obat dan makanan.

“Badan POM tidak bisa bekerja sendiri. Jadi pengawasannya lintas sektor, kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, di mana Badan POM sebagai koordinator,” ungkap Lukito kepada wartawan usai melakukan penandatangan kesepahaman (MoU) dengan USU, beberapa kab/kota dan perguruan tinggi swasta lainnya di Medan, Kamis (27/12/2018).

Menurutnya, Pemda harus bertanggungjawab dengan terhadap masyarakat di daerahnya. Karenanya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berharap, adanya unit-unit yang dibangun Pemda untuk bisa bekerjasama.

“Kita juga berharap Pemda setempat juga memiliki program dalam pengawasan obat dan makanan, kemudian dalam Permendagri 41 tahun 2018 mengharuskan Pemda mengalokasikan anggaran untuk program pengawasan sehingga bisa bersinergi dengan Badan POM guna mereplikasi program-program keamanan makanan, jajanan anak sekolah dan lainnya,” imbuhnya.

BPOM juga fokus mengedukasi masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih produk yang hendak dikonsumsi atau digunakan seperti kosmetik. BPOM juga menekan supply produk ilegal dengan penegakan hukum bersama kepolisian dan kejaksaan agung. “Jika itu memang kejahatan luar biasa, kejaksaan agung bisa memperkarakan di pengadilan,” imbuhnya.

Kemudian, BPOM juga sedang membangun cara-cara sanksi untuk bisa menahan langsung produsen produk ilegal bekerjasama dengan kepolisian. “Kalau berkas sudah lengkap betul baru kita proses pengadilan. Itulah kenapa kita perlu Rancangan Undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan,” tuturnya.

Sedangkan Rektor USU Rektor USU Prof. Dr. Runtung S, SH, MHum mengapresiasi kerjasama BPOM dengan USU dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi. “BPOM bisa jadi instansi anak-anak kami melanjutkan profesinya setelah tamat,” katanya singkat.

Hadir dalam MoU tersebut, Anggota DPD RI Parlindungan Purba, Para bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota Tanjungbalai, Gunungsitoli, Tobasa, P. Sidempuan, Karo. (MC)

Facebook Comments