Menu

Audiensi Ke Gubsu, PERSI Sumut Sampaikan Soal Akreditasi RS Dan Klaim BPJS Terlambat

  Dibaca : 44 kali
Audiensi Ke Gubsu, PERSI Sumut Sampaikan Soal Akreditasi RS Dan Klaim BPJS Terlambat
Pengurus PERSI Sumut bersama Gubsu Edy Rahmayadi saat audiensi ke Rumah Dinas Gubsu Jalan Jend. Sudirman Medan, Selasa (12/2/2019). Sumutcyber/Ist

Sumutcyber.com, Medan – Pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Sumut audiensi ke Gubsu Edy Rahmayadi di Rumah Dinas Gubsu Jl. Jend. Sudirman Medan, Selasa (12/2/2019).

Dalam audiensi tersebut, Ketua PERSI Sumut dr. Azwan Hakmi Lubis, SpA (K) bersama Dr. Syaiful M sitompul; Prof.dr Sutomo KasimanSpJP, Destanul Aulia, SKM, MBA, Mec, PhD; Dr. dr. Beni Satria, MKes; dr. Arif Sujatmiko, MKes; dr. Mahyono, SpBA dan Wandan Pulungan, SPd menyampaikan gambaran umum RS di Sumatera Utara dan permasalahannya.

dr. Azwan mengatakan, di Sumut ada 221 rumah sakit (RS). Dari jumlah tersebut, jumlah rumah sakit yang telah terakreditasi dan predikatnya ada 141 RS, yakni Akreditasi Paripurna sebanyak 30 RS; Akreditasi Utama 4 RS; AKreditasi Madya 9 RS; Akreditasi Dasar 5 RS; Akreditasi Perdana 93 RS.

“Dari 221 RS itu, yang sudah menjadi anggota PERSI 138 RS, dan 83 RS belum anggota PERSI,” ungkapnya.

Diungkapkannya, rumah sakit wajib diakreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.

Tujuan pengaturan akreditasi adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan melindungi keselamatan pasien, meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di rumah sakit, dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di rumah sakit.

Menurutnya, masih adanya RS belum terakreditasi, karena belum optimal pengetahuan/mindset manajer/pemilik rumah sakit akan program akreditasi rumah sakit termasuk rumah sakit umum daerah.

“Belum optimal pengetahuan/mindset manajer/pemilik rumah sakit akan ancaman yang akan dihadapi rumah sakit ke depan, seperti tidak dapat menjadi provider (kerja sama) dengan BPJS Kesehatan dan bahkan rumah sakit bisa terancam tutup/bangkrut,” pungkasnya.

Oleh karena itu, dia berharap, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mendukung PERSI Daerah Sumatera Utara untuk lebih meningkatkan akreditasi rumah sakit di Sumatera Utara.

Azwan juga menyampaikan, bahwa keadaan RS saat ini sedang sakit karena pembayaran BPJS Kesehatan sering terlambat. Kemudian, pasien yang berobat ke luar Sumatera Utara/penang setiap tahun terus meningkat.

Dalam kesempatan itu, PERSI juga meminta kesediaan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk membuka Medan Hospital Expo ke IX 2019 pada 20 Februari 2019 dan juga sebagai pemateri dg judul ‘Peran pemerintah Provsu dalam pelaksanaan JKN di Provsu’. “Medan Hospital Expo ini juga upaya kita mendorong RS untuk mengurus akreditasinya,” imbuhnya.

Sedangkan Gubsu Edy Rahmayadi, menyatakan kesediaannya hadir untuk membuka dan sebagai narasumber tentang peran pemerintah Provsu dalam pelaksanaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di Provsu. (SC03)

Facebook Comments
Editor:
KOMENTAR

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional