Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape sebagai perbuatan haram. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026), bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
Dalam fatwa yang dikutip dari laman resmi MUI, mui.or.id, terdapat sejumlah ketentuan hukum terkait penggunaan, penyalahgunaan, produksi, hingga perdagangan rokok elektrik.
Pada bagian ketentuan hukum, MUI menetapkan tiga poin utama.
Pertama, penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta untuk mencegah (sadd al-dzari’ah) agar perangkat tersebut tidak dijadikan sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
Kedua, penyalahgunaan rokok elektrik untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dihukumi haram.
Ketiga, memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.
Selain menetapkan ketentuan hukum, MUI juga mengeluarkan 12 rekomendasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga terkait, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat.
Dalam rekomendasi tersebut, MUI meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.
Presiden juga diminta mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.
MUI turut mendorong koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pelarangan vape dapat berjalan secara terkoordinasi dan terkonsolidasi.
Kementerian Kesehatan direkomendasikan menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat. Sementara itu, BPOM diminta memperketat pengawasan produk vape serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.
Kementerian Perindustrian juga diminta melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinannya dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan perangkat tersebut sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.
Selanjutnya, Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
MUI juga meminta BNN dan aparat penegak hukum menutup segala celah peredaran narkoba melalui perangkat vape serta melakukan penindakan tegas terhadap peredaran dan penyalahgunaannya.
Aparat penegak hukum juga diminta menindak setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga diimbau meningkatkan edukasi serta sosialisasi mengenai hukum haram penggunaan rokok elektrik, bahaya kesehatan, dan potensi penyalahgunaannya.
Masyarakat juga diminta menghindari penggunaan rokok elektrik serta berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
MUI menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
Dalam ketentuan penutup disebutkan, fatwa tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari diperlukan perbaikan dan penyempurnaan, akan dilakukan sebagaimana mestinya.
Fatwa itu ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.
MUI juga mengimbau seluruh pihak untuk menyebarluaskan fatwa tersebut agar diketahui umat Islam dan pihak-pihak yang berkepentingan. (SC03)