Medan – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Mangapul Purba SE MIKom, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi secara menyeluruh menyusul berulangnya kasus dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah.
Menurut Mangapul, program yang dirancang pemerintah untuk meningkatkan gizi sekaligus mendukung kecerdasan anak bangsa harus dijalankan dengan standar keamanan pangan yang ketat.
“Jangan sampai program yang seharusnya mencerdaskan anak justru membuat mereka sakit dan terganggu konsentrasi belajarnya, bahkan menjadi lelet berpikir,” ujar Mangapul Purba kepada wartawan, Minggu (20/9/2026), melalui sambungan telepon dari Simalungun.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut itu menegaskan, persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Menurutnya, upaya meningkatkan kualitas gizi anak harus berjalan seiring dengan jaminan makanan yang aman, higienis, dan layak dikonsumsi.
“Jangan sampai gara-gara MBG anak bangsa malah menjadi ‘lelet’ berpikir karena keracunan. Target pemerintah tentu sangat baik, yakni meningkatkan gizi dan kecerdasan anak bangsa. Namun, jika dalam pelaksanaannya berulang kali terjadi keracunan, ini harus menjadi bahan evaluasi serius,” tegasnya.
Anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar itu meminta pemerintah mengevaluasi seluruh rantai pelaksanaan MBG, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi makanan ke sekolah.
Menurutnya, pengawasan tidak cukup dilakukan setelah muncul korban, tetapi harus diperketat sejak awal agar makanan yang diterima siswa benar-benar aman untuk dikonsumsi.
Sorotan tersebut mencuat setelah dugaan keracunan MBG terjadi di Kabupaten Karo pada Agustus 2026. Ratusan siswa dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan program tersebut. Data Pemerintah Provinsi Sumut menyebutkan salah seorang siswa sempat mengalami penurunan kesadaran dan harus menjalani perawatan intensif.
Mangapul juga menyinggung sejumlah kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Pada April 2026, delapan siswa SD Swasta As Syifa diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan MBG dan sempat mendapatkan perawatan di puskesmas.
Sementara itu, pada Oktober 2025, sebanyak 134 siswa SMP Negeri 1 Laguboti, Kabupaten Toba, mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan menemukan kandungan bakteri Bacillus cereus dan Staphylococcus aureus melebihi ambang batas yang diperbolehkan.
Mengacu pada data Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Mangapul menyebut sepanjang 2026 telah terjadi empat peristiwa keracunan MBG di Sumatera Utara dengan total sekitar 700 korban, terdiri atas 699 siswa dan satu guru. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencatat satu peristiwa dengan 107 korban.
Atas dasar itu, Mangapul meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh serta menindak tegas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan keracunan.
“Program yang menjadi kebanggaan pemerintah ini harus diperbaiki agar tujuan meningkatkan gizi dan kualitas generasi muda benar-benar tercapai. Kita ingin anak-anak mendapatkan makanan bergizi, bukan makanan yang membuat mereka sakit. Keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Mangapul juga mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk BGN, memperkuat pengawasan terhadap seluruh SPPG serta membuka hasil evaluasi secara transparan kepada publik. Dengan demikian, setiap kejadian dapat menjadi bahan pembelajaran untuk mencegah kasus serupa terulang dan memastikan program MBG benar-benar mendukung peningkatan gizi, kesehatan, dan kecerdasan anak Indonesia. (SC03)