Medan – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara (Sumut), Mangapul Purba, SE, MIKom, mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) agar tidak membiarkan aktivitas tanpa kejelasan di kawasan Gunung Sibayak yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam kelestarian hutan.
Mangapul meminta pemerintah mengungkap secara terbuka pihak-pihak yang berada di balik kegiatan tersebut, tujuan pembukaan kawasan, rencana pengembangannya, hingga aktor yang bertanggung jawab. Ia juga mempertanyakan apakah seluruh aktivitas pembukaan jalur dan pengembangan kawasan telah mengantongi izin sesuai ketentuan hukum.
“Jangan biarkan gerakan siluman merusak Gunung Sibayak. Mau dijadikan apa kawasan itu? Jangan seenaknya dihancurkan dan diutak-atik tanpa aturan. Kalau memang sudah memiliki izin, sampaikan secara terbuka kepada publik. Tetapi kalau tidak memiliki izin, harus ditindak tegas sesuai aturan hukum,” tegas Mangapul kepada wartawan di Medan, Sabtu (21/11/2026).
Menurut anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun tersebut, polemik Gunung Sibayak tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan kegiatan motor trail ataupun pembukaan jalur menggunakan alat berat.
Persoalan ini, katanya, harus diusut secara menyeluruh karena menyangkut kawasan hutan, kelestarian ekosistem, serta kepentingan masyarakat yang memiliki ikatan sejarah dan budaya dengan Gunung Sibayak.
“Sangat miris melihat kondisi Gunung Sibayak saat ini yang sudah hancur diporak-porandakan ekskavator dengan alasan membuka atau memperlebar jalur evakuasi. Kemudian disusul kegiatan Sibayak Mountain Enduro yang digelar Komunitas Motor Trail Mania Tanah Karo (KTM) pada 15 November 2026,” tandasnya.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut itu menambahkan, kegiatan tersebut telah memicu kritik masyarakat. Terlebih, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebelumnya mengecam aktivitas motor trail dan menegaskan bahwa Pemprov Sumut tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Namun, menurut Mangapul, masyarakat juga membutuhkan penjelasan menyeluruh mengenai pekerjaan pembukaan jalur dan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan alat berat di kawasan tersebut.
Pasalnya, beredar informasi bahwa Gunung Sibayak akan disulap menjadi objek wisata alam bertaraf internasional seperti kawasan Tangkuban Perahu di Bandung, Jawa Barat.
“Jika memang ada rencana seperti itu, siapa investornya, siapa penggagasnya, dan bagaimana konsep pengembangannya? Jangan sampai masyarakat hanya mendengar isu, sementara pemerintah tidak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa Gunung Sibayak bukan sekadar destinasi wisata atau kawasan yang bisa dieksploitasi atas nama pembangunan.
Bagi masyarakat Karo, Gunung Sibayak merupakan ikon kebanggaan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan sakral sehingga harus dihormati serta dilestarikan.
Karena itu, setiap rencana perubahan atau pengembangan kawasan harus melibatkan masyarakat, tokoh adat, pemerhati lingkungan, serta seluruh pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan itu, Mangapul juga meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut, UPTD Tahura Bukit Barisan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terkait, serta instansi kehutanan yang memiliki kewenangan pengawasan dan penegakan hukum agar tidak tinggal diam.
“Pemerintah harus melakukan pemeriksaan terhadap legalitas pembukaan jalur, dokumen perencanaan, sumber anggaran, pihak pelaksana, serta siapa yang memberikan persetujuan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan hukum yang tegas dan transparan,” tegasnya.
Menurut Mangapul, revitalisasi kawasan, pemulihan vegetasi, dan penghijauan harus menjadi prioritas. Namun, langkah tersebut juga harus disertai penyelidikan untuk mengungkap asal-muasal kegiatan yang telah memicu kerusakan dan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Pemerintah juga harus memastikan tidak ada pihak yang secara sepihak menguasai atau memporak-porandakan kawasan hutan demi kepentingan tertentu.
Jika memang ada investor dan rencana menjadikan Sibayak sebagai destinasi wisata berskala internasional, buka semuanya kepada publik. Sosialisasikan konsepnya, jelaskan manfaat dan dampaknya, serta pastikan seluruh proses sesuai aturan,” tambahnya.
Ia menegaskan, masyarakat harus diberikan ruang untuk mengetahui dan menilai setiap rencana pengembangan kawasan. Jangan sampai keputusan dibuat secara diam-diam, sementara masyarakat hanya disodorkan kerusakan alam yang telanjur terjadi.
Gunung Sibayak merupakan bagian dari kawasan Bukit Barisan yang harus dijaga kelestariannya.
“Sekali lagi saya tegaskan, jangan utak-atik Sibayak tanpa aturan. Itu ikon rakyat Karo, Sirulo. Pembangunan boleh saja, pariwisata boleh dikembangkan, tetapi jangan mengorbankan alam, identitas, dan nilai-nilai sakral yang diwariskan leluhur. Gunung Sibayak harus tetap lestari untuk anak cucu kita,” pungkasnya. (SC03)

