Medan – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara (Sumut), Mangapul Purba, mendesak Gubernur Sumut Bobby Nasution mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi wacana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berpotensi menekan keuangan daerah.
Mangapul menilai, jika pemangkasan TKD untuk Sumut mencapai Rp1,2 triliun hingga Rp1,5 triliun, kondisi fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut akan semakin tertekan. Sementara itu, kebutuhan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah masih besar dan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
“Jika pemotongan TKD terjadi, tentu membuat fiskal APBD Pemprovsu akan tertekan. Sementara, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak infrastruktur yang perlu ditangani,” ujarnya kepada wartawan saat dikonfirmasi, Kamis (22/10/2026).
Menurut Mangapul, Pemprov Sumut tidak bisa hanya bergantung pada skema anggaran yang selama ini berjalan. Diperlukan kebijakan inovatif dan terukur agar pembangunan tetap berlanjut di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.
Ia mendorong Pemprov Sumut mempertimbangkan alternatif pembiayaan, termasuk kemungkinan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga. Namun, langkah tersebut harus dikaji secara matang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Oleh karena itu, kita mendorong Pemprovsu melakukan kebijakan dan terobosan baru agar persoalan minimnya anggaran bisa diatasi dan infrastruktur tetap terbangun. Apakah bisa melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, tetapi harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.
Selain alternatif pembiayaan melalui pinjaman, Mangapul menyarankan Pemprov Sumut mengevaluasi aset daerah yang tidak produktif. Menurutnya, aset yang tidak memberikan manfaat optimal perlu dikaji pemanfaatannya, termasuk kemungkinan penjualan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
“Bisa juga menjual aset yang tidak produktif untuk digunakan membangun infrastruktur di Sumut. Jadi, aset-aset yang tidak produktif itu bisa membantu pembangunan di Sumut,” kata legislator dari daerah pemilihan (Dapil) IX yang meliputi Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun tersebut.
Lebih lanjut, Mangapul menegaskan Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemprov Sumut tidak terjebak dalam zona nyaman menjalankan pemerintahan. Menurutnya, semangat Gubernur Bobby Nasution harus dibarengi langkah konkret untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan terhambatnya pembangunan infrastruktur. Karena itu, pemerintah provinsi perlu segera mengambil langkah antisipatif dan menetapkan skala prioritas sebelum tekanan fiskal berdampak lebih jauh terhadap program pembangunan.
“Artinya, kami dari Fraksi PDIP meminta Pemprovsu jangan berada di zona nyaman. Semangat gubernur harus mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi Sumut, khususnya di bidang infrastruktur. Jangan hanya birokrasi yang berjalan, tetapi pembangunan infrastruktur justru terganggu. Maka, lakukanlah langkah-langkah konkret, jangan menunggu situasi yang tidak jelas,” tegasnya.
Mangapul berharap Pemprov Sumut menyusun strategi pengelolaan keuangan yang lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, jika pengurangan transfer dari pemerintah pusat benar-benar terealisasi, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Sumut tetap dapat berjalan optimal. (SC03)