Medan – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Mangapul Purba, SE, MIKom, mendesak Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut segera menuntaskan penanganan Jalan Provinsi dari Nagori Silabah Jaya menuju Sipintuangin, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, sepanjang 10 kilometer yang kini mengalami kerusakan parah.
“Kerusakan jalan sudah sangat parah. Arus lalu lintas terancam lumpuh karena jalan hanya bisa dimanfaatkan secara terbatas oleh masyarakat setempat. Kendaraan roda empat, apalagi roda enam, sangat sulit melintas,” ujar Mangapul kepada wartawan di DPRD Sumut, Senin (19/10/2026).
Anggota Komisi D DPRD Sumut yang membidangi pembangunan itu mengatakan, kerusakan jalan tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mengganggu akses menuju kawasan Tigaras dan kelancaran angkutan hasil pertanian. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di Kecamatan Dolok Pardamean dan sekitarnya.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut itu menjelaskan, ruas jalan tersebut merupakan akses penting menuju penyeberangan feri ke Kabupaten Samosir yang menjadi bagian dari aset strategis Pemprov Sumut dan dikelola salah satu badan usaha milik daerah (BUMD).
Selain itu, jalan tersebut menjadi jalur angkutan bahan bakar minyak (BBM) serta distribusi barang dan jasa menuju Samosir. Karena itu, kerusakan jalan berpotensi menghambat pelayanan dan kegiatan perekonomian masyarakat.
“Kawasan Tigaras juga merupakan daerah pariwisata yang sedang bertumbuh pesat. Seharusnya, kawasan ini dapat diakses melalui Jalan Simpang Raya–Tigaras. Namun, karena kondisi jalan sudah babak belur, wisatawan terpaksa memutar melalui Kecamatan Sidamanik dengan selisih waktu tempuh yang cukup signifikan,” kata Mangapul.
Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Pematangsiantar–Simalungun itu menilai, kondisi jalan yang tidak layak dilalui kendaraan angkutan barang dan jasa membuat jalur tersebut belum dapat difungsikan secara optimal sebagai akses pendukung menuju kawasan strategis pariwisata Danau Toba.
Menurutnya, penanganan jalan tersebut harus menjadi kebutuhan mendesak dan tidak sekadar dipandang sebagai pekerjaan infrastruktur biasa.
Sementara itu, perwakilan masyarakat, Wahidin Purba, mengatakan kerusakan jalan tersebut telah menjadi persoalan berkepanjangan bagi masyarakat Dolok Pardamean dan sekitarnya selama puluhan tahun.
Penanganan secara bertahap memang telah dilakukan, termasuk perbaikan sekitar empat kilometer pada tahun lalu. Namun, upaya tersebut dinilai belum menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
Masyarakat berharap Gubernur Sumut Bobby Nasution melalui Dinas BMBKCK memberikan perhatian serius dan memprioritaskan alokasi anggaran untuk menuntaskan penanganan jalan tersebut pada 2027.
Warga menginginkan jalan sepanjang 10 kilometer itu kembali layak dilalui sehingga aktivitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, serta arus barang dan jasa menuju Samosir dapat berjalan lancar.
Menanggapi kondisi tersebut, Mangapul menegaskan pihaknya mendesak Dinas BMBKCK Sumut segera melakukan peninjauan lanjutan, menyusun perencanaan menyeluruh, serta memasukkan penyelesaian Jalan Silabah Jaya–Sipintuangin sebagai salah satu prioritas program dan anggaran pembangunan tahun 2027.
“Jangan biarkan persoalan ini terus berlarut-larut. Jalan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas dan akses vital menuju Samosir. Kami meminta Pemprov Sumut hadir memberikan solusi nyata agar penanganannya benar-benar tuntas,” tegas Mangapul. (SC03)