Medan – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara (Sumut), Mangapul Purba, SE, MIKom, mengaku belum mengetahui langkah konkret Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam menyikapi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2027 yang nilainya mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Menurut Mangapul, hingga kini belum ada kejelasan mengenai langkah yang akan ditempuh Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk mengantisipasi dampak pengurangan anggaran tersebut terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
Padahal, sejumlah pimpinan fraksi di DPRD Sumut telah memberikan masukan agar gubernur melakukan lobi ke pemerintah pusat guna membicarakan kemungkinan penambahan alokasi TKD.
Selain itu, Pemprovsu juga didorong mencari alternatif pembiayaan, termasuk melalui pinjaman kepada pihak ketiga.
“Kalau kita hanya pasrah dengan besaran TKD yang diterima, konsekuensinya tentu harus dilakukan pengurangan program di setiap organisasi perangkat daerah (OPD),” ujar Mangapul kepada wartawan seusai mengikuti rapat Badan Anggaran DPRD Sumut, Kamis (19/11/2026), di Gedung DPRD Sumut.
Meski demikian, Mangapul mengingatkan agar pengurangan anggaran tidak dilakukan secara serampangan. Program-program yang bersifat mendesak dan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
“Keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah strategis dan perencanaan anggaran yang cermat agar program pembangunan tetap berjalan di tengah tekanan fiskal,” tegasnya.
Sehubungan dengan itu, Mangapul berharap Pemprovsu segera menyampaikan langkah konkret serta strategi pembiayaan yang akan ditempuh. Dengan demikian, DPRD dan pemerintah daerah dapat bersama-sama mencari solusi agar pengurangan TKD tidak berujung pada terganggunya pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. (SC03)

