Parapat – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperoleh penguatan kewenangan dalam mendukung stabilitas sektor asuransi melalui penambahan mandat resolusi perusahaan asuransi. Penguatan tersebut merupakan bagian dari perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Hal itu disampaikan dalam kegiatan Media Gathering yang diselenggarakan Kantor Perwakilan LPS I bersama insan pers dan jurnalis wilayah Sumatera Utara di Parapat, Kabupaten Simalungun, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan dibuka Kepala Kantor Perwakilan LPS I, Jimmy Ardianto. Dalam sambutannya, Jimmy mengatakan, Kantor Perwakilan LPS I memiliki tugas penting menyosialisasikan peran, tugas, dan fungsi LPS untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan sekaligus meningkatkan literasi keuangan, khususnya di wilayah Sumatera.
Menurutnya, media dan jurnalis memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan LPS kepada masyarakat secara akurat, berimbang, dan mudah dipahami.
“Dalam menjalankan misi edukasi tersebut, rekan-rekan jurnalis dan media memegang peranan yang sangat vital sebagai perpanjangan tangan LPS untuk menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas,” ujar Jimmy.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini aktif menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan LPS.
Dalam sesi pemaparan, Junior Sub Manager Kantor Perwakilan LPS I, Aditya Ery Wibowo, menyampaikan materi bertajuk Peran LPS Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Aditya menjelaskan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK memperkuat kewenangan LPS dalam menjaga stabilitas sektor asuransi melalui penambahan mandat resolusi perusahaan asuransi.
Penambahan kewenangan tersebut diharapkan dapat mewujudkan ekosistem asuransi yang berkelanjutan sekaligus menjaga stabilitas industri asuransi nasional.
Selain itu, mandat resolusi juga bertujuan melindungi hak pemegang polis dengan mengutamakan keberlanjutan polis apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan.
“Adanya penambahan mandat dalam melakukan resolusi perusahaan asuransi diharapkan dapat mendukung terwujudnya ekosistem asuransi berkelanjutan dan stabilitas sektor asuransi di Indonesia. Selain itu, mandat tersebut juga bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak pemegang polis dengan mengutamakan keberlanjutan polis dalam hal terjadi kegagalan perusahaan asuransi,” jelas Aditya.
Ia menambahkan, program penjaminan polis menjadi instrumen penting dalam memperkuat mekanisme perlindungan dan resolusi di sektor asuransi. Kehadiran program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional.
Aditya juga mencontohkan sejumlah negara yang telah menerapkan program penjaminan polis, di antaranya Malaysia, Korea, Kanada, dan Inggris. Menurutnya, praktik di negara-negara tersebut menunjukkan bahwa program penjaminan polis yang kredibel dapat mendorong pertumbuhan industri melalui peningkatan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.
“Ke depan, LPS akan terus memperkuat berbagai upaya dalam mempersiapkan aktivasi program penjaminan polis, melalui penyempurnaan regulasi, perencanaan kesiapan operasional, serta penguatan sinergi dengan seluruh stakeholders,” tutup Aditya. (SC03)

