Medan – Dugaan kerusakan ekosistem kawasan konservasi Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, akibat pengerahan alat berat jenis ekskavator menuai sorotan. DPW LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumatera Utara mendesak Polda Sumut dan instansi terkait mengusut tuntas pihak yang bertanggung jawab, termasuk motif penggunaan alat berat hingga mendekati kawasan kawah dan puncak gunung.
Gubernur DPW LSM LIRA Sumut, H. Febry Dalimunthe, S.T., M.M., mengatakan masuknya ekskavator ke kawasan konservasi bukan persoalan sepele yang cukup diselesaikan melalui klarifikasi administratif.
“Publik berhak mengetahui siapa yang memerintahkan pengerahan ekskavator dan apa kepentingan di balik pembukaan jalur hingga ke kawasan puncak. Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada penghentian aktivitas,” tegas Febry di Medan, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, persoalan semakin janggal karena jalur pendakian Gunung Sibayak ditutup sementara sejak Oktober hingga 5 Desember 2026 dengan alasan pemulihan ekosistem dan faktor cuaca. Namun, justru muncul aktivitas alat berat dan rombongan motor trail di kawasan tersebut.
LIRA mempertanyakan konsistensi pengelolaan kawasan konservasi. Atas alasan pemulihan ekosistem, masyarakat umum dilarang mendaki, tetapi alat berat justru dapat masuk dan mengubah bentang alam pegunungan.
Febry juga menilai alasan pembukaan jalur evakuasi pendaki tidak serta-merta membenarkan penggunaan ekskavator tanpa kajian lingkungan dan prosedur perizinan yang jelas. Aktivitas tersebut berpotensi merusak vegetasi, struktur tanah, serta mengganggu keseimbangan ekosistem.
Ia meminta pengelola Tahura Bukit Barisan membuka secara transparan dokumen perencanaan pekerjaan, dasar kerja sama dengan pihak swasta, perizinan penggunaan alat berat, serta kajian dampak terhadap kawasan konservasi. Keterbukaan tersebut penting untuk memastikan apakah pengerjaan jalur evakuasi benar-benar sesuai kebutuhan keselamatan pendaki dan ketentuan perlindungan hutan.
Selain itu, LIRA meminta dilakukan pemeriksaan langsung terhadap tingkat kerusakan di lokasi dengan melibatkan ahli lingkungan dan kehutanan. Hasil pemeriksaan harus menjadi dasar untuk menentukan langkah pemulihan ekosistem sekaligus mengidentifikasi pihak yang harus bertanggung jawab.
Karena itu, LIRA meminta penyelidikan tidak hanya menyasar rombongan motor trail yang diduga masuk secara ilegal, tetapi juga menelusuri pihak yang memerintahkan pengerahan ekskavator, pemberi izin, serta pihak swasta yang terlibat.
“Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan kawasan konservasi, semua pihak yang bertanggung jawab harus diproses hukum tanpa tebang pilih,” ujarnya.
LIRA menegaskan, penyelidikan harus dilakukan secara transparan agar persoalan dugaan kerusakan ekosistem Gunung Sibayak tidak berakhir sebatas polemik dan saling lempar tanggung jawab. (SC03)

