Sumutcyber.com, Tapanuli Utara – Koalisi Masyarakat Penegak Keadilan (KOMPAK) bersama calon perangkat desa periode 2019–2022 yang merasa dirugikan atas tahapan seleksi yang digelar pada 2022, kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Jumat (14/10/2022).
Aksi ini mendesak DPRD Taput agar menggunakan hak interpelasi kepada Bupati Taput terkait kebijakan seleksi perangkat desa yang dinilai sarat masalah. Massa tiba di kantor DPRD sekitar pukul 11.32 WIB dengan pengawalan ketat puluhan personel Polres Taput. Mereka sebelumnya berkumpul di Gedung Serbaguna Tarutung, Jalan Raja Saul Lumbantobing, lalu bergerak menuju Gedung DPRD di Jalan SM Raja, Tarutung.
Di depan Gedung DPRD, Koordinator aksi Rijon Manalu membacakan tuntutan. KOMPAK mendesak DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Taput 2019–2022. Selain itu, DPRD juga diminta mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Taput untuk membatalkan seleksi perangkat desa tahun 2022 dan melanjutkan proses seleksi yang dibuka sejak 2019 dengan seluruh formasi awal. Mereka menekankan pentingnya seleksi yang profesional, jujur, dan transparan.
Rijon Manalu juga menyampaikan dampak pelanggaran hukum terhadap para calon perangkat desa. Aksi ini disambut Ketua Komisi A DPRD Taput Maradona Simanjuntak, serta sejumlah anggota dewan: Novada Sitompul, Ombun Simanjuntak, Gazal Hutauruk, Parsaoran Siahaan, dan Mauliate Sitompul. Turut hadir Sekwan DPRD Irwan Hutabarat, Kabag Umum DPRD Despin Butarbutar, Kabag Fasilitasi DPRD R. Silitonga, dan Perancang Perundang-undangan Michael Hutabarat.
Maradona menyatakan pihaknya akan menampung aspirasi masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan dewan.
“Menurut saya, sangat baik masyarakat menyampaikan aspirasi karena kami belum mengetahui secara detail permasalahan yang terjadi. Saya minta agar massa bersabar, nanti saat tuntutan disampaikan ke pimpinan, masyarakat akan diundang dalam pembentukan Pansus untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Maradona.
Aksi damai berlangsung tertib hingga selesai. Petugas Polres Taput turut memberikan pelayanan baik hingga massa kembali ke tempat tinggal masing-masing.
Usai aksi, Rijon Manalu menyampaikan kekecewaannya atas lambannya tindak lanjut DPRD Taput.
“Kita sangat menyesalkan lambannya proses ini. Kita juga tahu baru sedikit anggota dewan yang mendukung tuntutan kami. Yang lainnya di mana? Ini persoalan rakyat harus diselesaikan!” tegas Rijon.
Menanggapi adanya informasi pelaporan dirinya oleh Kepala Desa se-Kecamatan Tarutung terkait unggahannya di media sosial, Rijon memberikan komentar.
“Sangat aneh bin ajaib. Saya posting untuk membangunkan wakil kita di DPRD Taput, kok yang bangun justru para Kades? Bahkan saya dengar ada rencana seluruh Kades se-Tapanuli Utara akan melaporkan saya. Aneh, bukan?” tutup Rijon. (SC-Santo Manalu)
