Jepara – Dampak bencana tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, masih dirasakan warga. BNPB memastikan untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat yang tertimpa musibah.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto menegaskan hal tersebut saat melakukan rapat koordinasi di Desa Tempur, Kecamatan Keling, pada Jumat (16/1/2026). Menyambung bentuk bantuan yang telah disalurkan BNPB, Letjen Suharyanto menyampaikan tiga pesan kepada para pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Kabupaten Jepara.
Kepala BNPB menggarisbawahi terhadap penanganan masyarakat yang terdampak bencana secara maksimal.
Antisipasi Bencana Pada Momentum Nataru, Kepala BNPB Harapkan Ada Penguatan Kelembagaan PB di Daerah
“Khusus di titik ini dulu, saya ingin menyampaikan yang pertama yang harus ditangani, harus dilakukan penanganan yang maksimal adalah
manusianya, orangnya,” ungkap Suharyanto.
Meskipun rumah rusak di Desa Tempur menyasar 13 kepala keluarga (KK), pemerintah daerah dapat memfasilitasi untuk merelokasi. Pemerintah daerah menyediakan lokasinya dan rumahnya dibantu BNPB. Demikian pesan Kepala BNPB sebagai bentuk bantuan kepada warga yang rumahnya rusak akibat bencana.
“Jadi jangan berpikir kalau namanya BNPB itu bangun yang banyak-banyak. Tidak, satu dua
rumah juga tidak apa-apa. Yang penting itu masyarakat,” tambahnya.
Berikutnya Kepala BNPB mengatakan, kebutuhan dasar masyarakat terdampak harus terpenuhi. BNPB telah menyalurkan bantuan kepada para korban bencana. Pihaknya akan menambah bantuan apabila jumlah yang disalurkan masih kurang. Meskipun pemerintah daerah telah menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) dan masih ada kebutuhan tambahan, ini dapat diajukan kepada BNPB, seperti pemenuhan kebutuhan non-pangan.
“Kebutuhan dasar bukan hanya makan-minum saja yang harus diperhatikan, tapi juga
kebutuhan lanjutan sebagai manusia. Pakaian, tempat tinggal, tempat tidur, obat-obatan, alat
pencegah penyakit, alat pencegah dingin, selimut, dan lain sebagainya. Itu tolong
diperlengkapi, dipenuhi,” pesan Kepala BNPB.
Ketiga terkait akses jalan yang mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah terdampak banjir dan longsor. Kepala BNPB mengapresiasi upaya pemerintah setempat untuk membuka akses.
Meskipun alat berat telah dikerahkan di lapangan, Kepala BNPB menyampaikan pemerintah daerah dapat menambahkan alat berat dengan pembiayaan dari BNPB. Demikian pula perbaikan darurat untuk jembatan yang rusak.
“Tunjukkan kepada rakyat bahwa pemerintah hadir. Tidak ada alasan. Apalagi di sana ada 3.500 jiwa, mungkin makan-minumnya tidak ada masalah, pakai sepeda motor, tapi ada kebutuhan-kebutuhan lainnya. Apalagi ada anak sekolah dan lain sebagainya, jangan
terlalu lama,” ungkap Kepala BNPB dalam pembukaan akses dan perbaikan jembatan darurat.
Pada kesempatan itu Kepala BNPB mengatakan, kehadiran di beberapa lokasi terdampak di Jawa Tengah, salah satunya di Jepara, merupakan perintah langsung Presiden. Suharyanto juga menyampaikan rasa duka cita Presiden atas bencana yang terjadi di Jawa Tengah.
“Saya langsung diperintah Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk langsung datang ke Jepara. Pertama beliau menyampaikan ucapan belasungkawa dan turut berduka cita bagi seluruh masyarakat Jepara yang terdampak,” ujar Suharyanto.
Rapat koordinasi penanganan tanah longsor Kabupaten Jepara diikuti Kepala BNPB selepas beliau bertemu warga terdampak di Kabupaten Kudus. Esok hari, Sabtu (17/1), Suharyanto akan melanjutkan untuk rapat koordinasi dengan forkopimda Pati dan melihat lokasi terdampak bencana.
Tanah longsor yang menimpa wilayah Jepara terjadi pada Jumat pekan lalu (9/1). Sebanyak 4 desa di 3 kecamatan yang terkena dampak peristiwa itu. Salah satunya timbunan material longsor yang menutup akses menuju Desa Tempur yang sore tadi ditinjau Kepala BNPB. (SC03)