Medan – Menjelang 100 hari masa kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Waas, sejumlah kritik dan masukan mulai bermunculan dari masyarakat terkait arah kebijakan dan pembangunan Kota Medan lima tahun ke depan.
Salah satu tokoh masyarakat Kota Medan, H.M. Nezar Djoeli, S.T., menyampaikan pandangannya kepada wartawan di Medan. Ia menilai masih ada sejumlah perbaikan yang harus segera dilakukan oleh Wali Kota agar tidak menimbulkan kesan lambat dalam bekerja.
“Saya ingin menyampaikan hal ini agar jangan sampai masyarakat berpendapat bahwa Wali Kota kinerjanya lambat,” ujar Nezar, Kamis (22/5/2025).
Menurutnya, masa 100 hari kerja kepala daerah memang menjadi momen penting dan pantas menjadi perhatian, meskipun waktu tersebut belum cukup untuk menilai sepenuhnya kinerja.
Nezar menyebut ada dua hal utama yang harus segera ditindaklanjuti. Pertama, pembentukan tim kerja yang solid. “Pasca kepemimpinan Bobby Nasution, sejumlah kepala OPD pindah ke provinsi. Kondisi ini harus cepat direspon agar tidak terlalu lama dibiarkan tanpa kepemimpinan,” ucapnya.
Kedua, ia menyoroti soal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2025–2029 yang hingga kini belum diajukan ke DPRD Medan.
“Seharusnya RPJMD sudah dibahas di legislatif. Pemerintahan Presiden Prabowo bahkan telah mengesahkan P-APBN 2025 dan mengusulkan R-APBN 2026. Pemerintah kota, termasuk Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara, harus menyesuaikan,” jelas Nezar saat ditemui di Kantor PSI Sumut, Jalan Armada No. 14 Medan.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya membangun hubungan yang baik dengan semua partai pengusung pasangan Rico-Zaky. “Jangan sampai hanya satu partai saja yang dilibatkan dalam pemerintahan. Ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial,” ujarnya.
Ia juga menyinggung soal proses lelang jabatan di Pemko Medan. Menurutnya, proses tersebut seharusnya dilakukan lebih cepat agar Wali Kota tidak terkesan lamban. “Prosesnya memang harus dilalui, tapi juga perlu segera ditindaklanjuti dengan merapikan jabatan eselon III dan IV, termasuk camat dan lurah,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Nezar juga mengingatkan para anggota legislatif, khususnya dari Fraksi PSI di DPRD Medan, agar tidak hanya diam dan berpangku tangan.
“Jangan takut karena pokok-pokok pikiran (pokir) dihapus. Tunjukkan bahwa legislatif berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan aturan dan prinsip tata kelola yang baik,” tegasnya. (SC03)