Medan – Perusakan kawasan hutan Gunung Sibayak melalui pengalihan fungsi jalur evakuasi pendakian menjadi arena kendaraan trail menjadi sorotan serius Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara. Praktik tersebut dinilai bukan sekadar persoalan kerusakan lingkungan, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berpotensi mengancam kelestarian kawasan hutan serta keselamatan masyarakat.
Karena itu, Fraksi PDIP mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperketat pengawasan kawasan lindung dan memastikan setiap pemanfaatan ruang berjalan sesuai peruntukannya. Bahkan, aparat penegak hukum diminta bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan maupun pelanggaran tata ruang di kawasan Gunung Sibayak.
Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Sumut, Paltak Siburian, saat membacakan pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2044 dalam sidang paripurna DPRD Sumut, Jumat (20/11/2026).
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PDIP menyatakan menerima Ranperda RTRW tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun, persetujuan itu disertai sejumlah catatan kritis, terutama menyangkut perlindungan kawasan hutan, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, penyelesaian konflik agraria, serta jaminan keadilan dalam pemanfaatan ruang.
Menurut Paltak, RTRW tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif yang mengatur pembagian wilayah berdasarkan fungsi dan peruntukan. Lebih dari itu, RTRW harus menjadi instrumen pengendalian pembangunan agar tidak memberikan ruang bagi eksploitasi sumber daya alam, perusakan lingkungan, maupun penguasaan tanah yang mengabaikan hak-hak masyarakat.
“Kasus kerusakan kawasan Gunung Sibayak harus menjadi peringatan serius. Kawasan hutan dan jalur evakuasi pendakian tidak boleh dialihfungsikan menjadi arena kegiatan yang bertentangan dengan peruntukannya. Setiap aktivitas harus tunduk pada ketentuan tata ruang dan perlindungan lingkungan,” tegas Paltak.
Ia menekankan, kawasan Gunung Sibayak memiliki fungsi ekologis yang penting dan tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai ruang untuk kepentingan kegiatan tertentu. Kerusakan vegetasi, pembukaan jalur tanpa pengendalian, serta aktivitas kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan karakter kawasan berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem, memperbesar risiko erosi dan kerusakan tanah, serta mengancam kelestarian kawasan hutan.
Karena itu, Pemprov Sumut diminta memastikan kejelasan status dan fungsi kawasan, melakukan pengawasan lapangan secara berkala, serta menindak setiap bentuk pelanggaran. Penegakan aturan juga tidak boleh berhenti pada teguran atau pernyataan kecaman, tetapi harus disertai pemeriksaan dan pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.
Selain persoalan Gunung Sibayak, Fraksi PDIP menyoroti semakin besarnya tekanan terhadap lahan pertanian produktif akibat perubahan peruntukan lahan. Alih fungsi sawah menjadi kawasan permukiman, industri maupun perkebunan harus dikendalikan secara ketat karena dapat mengancam keberlanjutan produksi pangan daerah.
“Lahan pertanian bukan semata-mata aset ekonomi, melainkan basis produksi pangan dan bagian penting dari sistem ketahanan serta kedaulatan pangan daerah,” ujar Paltak.
Untuk itu, Pemprov Sumut didorong melakukan pemetaan ulang secara menyeluruh terhadap lahan produktif, khususnya sawah, kawasan pertanian pangan dan lahan perladangan masyarakat. Ketentuan RTRW juga harus diselaraskan dengan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sehingga tidak mudah dialihkan untuk kepentingan pembangunan yang mengabaikan kebutuhan pangan jangka panjang.
Persoalan lain yang tidak kalah mendesak adalah konflik agraria akibat tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan lahan antara kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dengan permukiman serta tanah yang selama ini dikelola masyarakat. PDIP menilai konflik tersebut tidak boleh terus diwariskan dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya. Pemprov Sumut harus melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap status, luas, lokasi, peruntukan dan masa berlaku HGU perkebunan.
Evaluasi khusus juga perlu dilakukan terhadap HGU yang telah berakhir maupun yang segera memasuki masa berakhir. Lahan yang secara hukum dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat harus dipertimbangkan menjadi prioritas bagi pengembangan pertanian pangan, perkebunan rakyat dan kegiatan ekonomi produktif lainnya.
“Penataan ruang tidak hanya memberikan kepastian kepada pemegang hak atas tanah, tetapi juga harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria,” tegasnya.
Di bidang lingkungan, Fraksi PDIP meminta perlindungan kawasan hutan, daerah aliran sungai, kawasan resapan air, wilayah pesisir dan ekosistem lainnya diperkuat. Aspek mitigasi bencana juga harus menjadi pertimbangan utama sejak tahap perencanaan, bukan baru diperhatikan setelah pembangunan berlangsung dan bencana terjadi.
Pembangunan permukiman, industri, infrastruktur maupun fasilitas publik harus memperhitungkan potensi banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami dan berbagai risiko bencana lainnya. Jangan sampai kebijakan tata ruang justru membuka peluang pembangunan di kawasan rawan bencana tanpa perlindungan memadai.
Sementara itu, dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Fraksi PDIP mengingatkan agar masyarakat nelayan tradisional tidak sekadar menjadi objek kebijakan. Penetapan zona perikanan tangkap, kawasan konservasi, pariwisata bahari, pelabuhan dan industri maritim harus tetap menjamin keberlanjutan mata pencaharian nelayan serta akses masyarakat terhadap sumber daya kelautan.
Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga harus dilakukan secara menyeluruh dan partisipatif. Sebab, karakter geografis Sumatera Utara sangat beragam, mulai dari kawasan pesisir dan kepulauan, dataran rendah, dataran tinggi, rawa, hutan hingga perkebunan. Setiap wilayah memiliki karakteristik ekologis, sosial dan ekonomi yang harus menjadi dasar dalam menentukan arah pemanfaatan ruang.
Fraksi PDIP juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan investasi maupun bertambahnya kawasan ekonomi baru. Pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperoleh akses terhadap tanah, pekerjaan, infrastruktur dasar, pelayanan publik dan kesempatan meningkatkan kesejahteraan.
“Pembangunan harus diukur pula dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap tanah, pekerjaan, infrastruktur dasar, pelayanan publik serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya,” kata Paltak.
Untuk menjamin seluruh ketentuan RTRW berjalan efektif, Pemprov Sumut diminta memperkuat pengawasan berkala, mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang, membuka akses informasi tata ruang kepada masyarakat, serta menerapkan sanksi administratif dan hukum secara konsisten tanpa diskriminasi.
Menutup pendapat akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dapat menerima Ranperda RTRW Sumut Tahun 2024-2044 untuk ditetapkan menjadi Perda. Namun, persetujuan tersebut harus dimaknai sebagai komitmen untuk membangun Sumatera Utara dengan tata ruang yang berkeadilan, menjaga kelestarian lingkungan, melindungi lahan pertanian dan memastikan tidak ada kepentingan ekonomi yang membenarkan perusakan kawasan hutan maupun pengabaian hak masyarakat. (SC02)

