Site icon SUMUTCYBER.COM

Fraksi PDIP DPRD Sumut Desak Perombakan Total BUMD, AIJ Diusulkan Merger dengan PSU

Paltak Siburian

Medan – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Desakan ini menyusul minimnya kontribusi sejumlah perusahaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan sebagian dinilai belum menunjukkan kinerja produktif.

Penegasan tersebut disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Paltak Siburian, kepada wartawan di DPRD Sumut, Rabu (18/11/2026). Ia menyampaikan pandangan fraksinya terkait Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa (AIJ) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Fraksi PDI Perjuangan tidak hanya meminta evaluasi, tetapi juga mengusulkan agar pembahasan Ranperda tersebut ditunda. Sebagai gantinya, Pemprov Sumut diminta mengkaji kemungkinan penggabungan atau merger PT AIJ dengan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) maupun BUMD lainnya, termasuk PT Dhirga Surya.

Menurut Paltak, perubahan bentuk hukum BUMD menjadi perseroan daerah tidak otomatis menjamin perbaikan tata kelola maupun peningkatan kinerja. Tanpa pembenahan manajemen dan orientasi bisnis yang profesional, perubahan tersebut hanya akan menjadi transformasi administratif tanpa memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah.

Ia menilai, persoalan mendasar sejumlah BUMD selama ini terletak pada buruknya tata kelola, inefisiensi, salah urus, serta pengelolaan yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip profesionalisme.

“Dalam praktiknya, banyak BUMD yang manajemennya diisi karena kepentingan politik atau latar belakang birokrasi, bukan berdasarkan kompetensi bisnis. Akibatnya, perusahaan dijalankan dengan mentalitas birokrasi, bukan korporasi,” tegasnya.

Paltak menyebutkan, dari enam BUMD milik Pemprov Sumut, hanya tiga yang dinilai telah memberikan kontribusi atau memiliki potensi kontribusi terhadap PAD, yakni PT Bank Sumut, PT Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumatera Utara, serta Perumda Tirtanadi. Sementara itu, BUMD lainnya dinilai belum memperlihatkan kinerja optimal.

Selain itu, dugaan korupsi terkait kerja sama replanting di PT PSU pada September lalu harus menjadi peringatan serius bahwa pembenahan tata kelola BUMD tidak bisa lagi ditunda.

Berkaitan dengan hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan memandang merger sebagai salah satu solusi untuk menyehatkan BUMD yang tidak produktif, terutama perusahaan dengan skala ekonomi kecil, bidang usaha yang saling beririsan, serta terus mengalami kerugian.

“Penggabungan BUMD dapat memangkas biaya operasional, meningkatkan efisiensi anggaran, sekaligus memperkuat kapasitas usaha sehingga lebih berpeluang memberikan kontribusi terhadap PAD,” ujarnya.

Menurut Paltak, Pemprov Sumut perlu belajar dari pemerintah pusat yang melakukan konsolidasi dan perampingan perusahaan BUMN untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengelolaan perusahaan negara.

Apalagi, di tengah pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat, Sumut membutuhkan terobosan untuk memperkuat sumber pendapatan daerah. Karena itu, pemetaan ulang potensi BUMD dan konsolidasi perusahaan menjadi langkah strategis yang tidak bisa terus ditunda.

Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar rencana merger AIJ dengan PT PSU atau BUMD lainnya dikaji secara komprehensif dengan melibatkan pemerintah daerah dan DPRD. Kajian tersebut harus mencakup perhitungan modal, prospek usaha, serta model pengelolaan yang jelas agar penggabungan tidak sekadar menghasilkan regulasi simbolis.

Meski demikian, apabila perubahan bentuk hukum AIJ tidak memungkinkan untuk ditunda, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemprov Sumut segera menyusun Ranperda tentang penggabungan BUMD setelah Ranperda perubahan bentuk hukum AIJ ditetapkan menjadi Perda.

“Kami berharap pembahasan merger BUMD paling lambat sudah dapat dimulai pada awal 2027,” tegas Paltak.

Ia menambahkan, perubahan bentuk hukum PT AIJ harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap BUMD Sumut agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi dan penyumbang PAD, bukan justru menjadi beban keuangan Pemprov Sumut. (SC03)

Exit mobile version