Dukung PTM Terbatas, Ketua DPRD Minta Disdik Pantau Prokes Sekolah Secara Kontinu

Baskami Ginting

Sumutcyber.com, Medan – Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mendukung sepenuhnya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di kabupaten/kota paling cepat per 1 September dengan tetap melaksanakan disiplin Prokes secara ketat. Kemudian, Disdik harus memantau sekolah-sekolah secara kontinu.

“PTM kita dukung, tapi Kadisdik dan jajarannya harus turun ke sekolah memastikan pelaksanaan Prokes dijalankan secara ketat,” ujar Baskami kepada wartawan, Rabu (1/9/2021) di ruang kerjanya gedung DPRD Sumut, menyikapi pelaksanaan KTM di Sumut direnacanakan mulai per September 2021.

Bacaan Lainnya

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, langkah PTM Terbatas harus ditindaklanjuti dengan gerak cepat Dinas Pendidikan Sumut dan jajarannya di kabupaten/kota untuk terus mengawasi dan mencermati kebutuhan vaksin.

“Caranya yakni harus turun ke sekolah-sekolah, bilamana ditemukan guru-guru dan siswa terpapar dan belum vaksin agar dilaporkan ke Gubsu,” ujarnya.

Baskami juga mengingatkan Kadisdik Sumut Syaifuddin dan jajarannya, untuk tidak memberi laporan Asal Bapak Senang (ABS), jika sekolah-sekolah tidak menerapkan prokes secara ketat dan masih ada guru-guru tidak vaksin. “Jangan sampai ada sekolah yang anak didik dan guru jadi korban karena belum divaksin, lantas dibilang sudah divaksin,” katanya.

Baskami juga mengingatkan, daerah kabupaten/kota yang masih masuk kategori zona merah level 4, KTM ditunda sampai daerah tersebut benar-benar masuk zona hijau. Daerah yang zona merah tetap lakukan pembelajaran dengan metoda daring.

Dia mencontohkan, Kota Medan dan Pematangsiantar saat ini masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Sedangkan Kabupaten Toba berstatus PPKM Level 3, harus PTM dengan prokes ketat guna mencegah penyebaran Covid-19.

Terkait ada beberapa kabupaten/kota yang belum diizinkan PTM, anggota DPRD Sumut dari dapil Kota Medan ini menyebut, perlu ada upaya sungguh-sungguh  dari kepala daerah bersangkutan untuk terus menggencarkan protokol kesehatan. “Semua aparat pemerintahan mulai dari kepala desa, lurah, camat hingga bupati/walikota diminta bahu-bahu ajak masyarakat untuk sadar bahaya Covid-19,” katanya.

Karena, tambah Baskami, keseriusan kepala daerah sangat dapat membantu mempercepat penanganan Covid-19. Khusus untuk Kota Medan, Pemko Medan harus lebih bekerja ekstra keras, dengan mengerahkan seluruh aparatur pemerintahan agar bersama ikut mencegah penularan Covid-19. (SC03)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *