Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, ada 15.262.448 penyandang disabilitas yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dari jumlah tersebut, 4.291.068 di antaranya penyandang disabilitas sensorik netra.
Hal ini diungkapkan Mensos saat menghadiri acara Hari Ulang Tahun ke-60 Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (25/1/2026).
“Data ini belum sempurna. Data bukan hanya angka, data adalah nama, alamat, dan kehidupan. Selama masih ada satu orang yang belum masuk data, maka tugas kita belum selesai,” terangnya dilansir dari laman kemensos.go.id.
Lantaran itu, Gus Ipul mengajak untuk menyempurnakan DTSEN, melalui verifikasi, koreksi, dan pemutakhiran bersama, agar tidak ada rekan disabilitas sampai tak terlihat oleh sistem, hanya karena belum terbaca oleh data.
Pembagian desil berdasarkan DTSEN dilakukan agar bantuan sosial tepat sasaran dan diterima oleh yang berhak.
Pemkab Toba Optimalkan Pemanfaatan DTSEN untuk Perkuat Tata Kelola dan Transformasi Digital
“Ada teman-teman penyandang disabilitas yang memerlukan perlindungan dan jaminan sosial dari negara. Pada dasarnya, itu adalah upaya negara untuk memberikan perlindungan,” tegas Gus Ipul.
Dalam hal ini, Kemensos bertugas memberikan intervensi sebagai penopang dalam aspek perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan ATENSI, dukungan akses kesehatan, bantuan permakanan, alat bantu adaptif untuk rekan disabilitas tuna netra, pemberdayaan vokasi untuk mendukung kemandirian, dan penguatan literasi melalui bacaan Braille.
“Kita butuh kerja bersama agar bantuan sosial menjadi jembatan menuju pemberdayaan, agar pemberdayaan menjadi pijakan menuju kemandirian, dan agar kemandirian menjadi jalan menuju martabat,” tuturnya.
Kerja sama ini sangat penting lantaran tantangan ke depan sangat beragam. Di sisi lain, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti bagaimana menyempurnakan data agar program tetap sasaran. Kemudian memperluas aksesibilitas layanan publik, menguatkan ekosistem UMKM inklusif, mengikis stigma dan diskriminasi, dan terakhir adalah kesiapsiagaan bencana untuk penyandang disabilitas.
Dalam kesempatan ini juga, Gus Ipul mengajak segenap jajaran Pertuni memperkuat basis data para penyandang disabilitas sehingga intervensi untuk pemberdayaan yang diberikan negara tepat sasaran.
“Bangsa yang besar bukan bangsa yang paling cepat berlari, tetapi bangsa yang memastikan tidak ada satu pun warganya tertinggal di belakang,” ujar Gus Ipul saat membuka acara.
Turut hadir dalam acara ini Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus Anggun Sintana, Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra H.B. Jassin Diki Lukman Hakim, Pendiri Pertuni Dra. Aryani Sukamwo, Perwakilan BPJS Ketenaga Kerjaan Ahmad Rofi, Presiden Rumah Aspirasi H. Arief Pribadi, Ketua Umum DPP Pertuni Setiawan Gema Budi, Ketua Umum Perhimpunan Jiwa Sehat Yeni Rosa Damayanti, Pembina ITMI Arif Pribadi, Direktur RSPD M.O. Royani, Kepala Sentra Abiyoso Sri Harijati serta segenap tamu undangan.
Selama 60 tahun berdiri, Pertuni telah membuktikan bahwa seluruh rekan disabilitas bukan hanya penerima bantuan, tetapi penjaga arah pembangunan.
Sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, Gus Ipul menekankan bahwa rumus kepemimpinan ideal adalah yang atas dijaga, tengah difasilitasi, dan bawah dibela. Kelompok rentan dan disabilitas ini termasuk kelompok yang perlu dibela dan tidak boleh berjalan sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa negara yang kuat adalah negara yang adil.
“Keadilan sosial bukan berarti semua orang diperlakukan sama, tetapi setiap orang mendapatkan perlakuan sesuai kebutuhannya,” katanya.
Hal ini sesuai dengan Asta Cita ke-4, memperkuat pembangunan SDM dan penyandang disabilitas. Hal ini juga dimuat dalam UU No. 8 tahun 2016 terkait Penyandang Disabilitas bahwa negara wajib memberikan afirmasi berupa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak nyata. (SC03)