Medan – Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Viktor Silaen, SE, MM, meminta semua pihak tidak mempolitisasi langkah Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam membantu warga korban bencana angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.
Menurut Viktor, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah.
“Heran kita, Gubernur membantu rakyatnya yang terkena bencana melalui dana Posko Bencana di Pemprov Sumut, justru disalahkan. Jangan karena alasan politik, niat baik untuk membantu masyarakat malah dipersoalkan. Dalam kondisi seperti ini, yang paling penting bagaimana warga yang rumahnya rusak bisa segera mendapatkan bantuan dan kembali memiliki tempat tinggal yang layak,” ujar Viktor kepada wartawan di DPRD Sumut, Jumat (28/8/2026).
Viktor mengaku terkejut dengan adanya kritik terhadap rencana Gubernur Sumut membangun kembali rumah warga yang hancur akibat diterjang angin puting beliung di Medan Johor.
Menurutnya, ketika seorang pemimpin turun langsung membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, hal tersebut seharusnya dilihat sebagai bentuk kepedulian pemerintah, bukan justru dijadikan polemik politik.
“Bagaimana kita ini? Gubernur membantu rakyat, malah disalahkan. Seharusnya diapresiasi. Rumah warga hancur diterjang angin puting beliung, kemudian pemerintah hadir membangun kembali. Menurut saya, itu justru yang harus kita dukung,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Viktor menilai, dalam penanganan bencana, Pemprov Sumut tidak seharusnya terjebak pada sekat-sekat kewenangan yang justru berpotensi membuat masyarakat menjadi korban. Menurutnya, pemerintah harus mengutamakan penanganan cepat ketika masyarakat membutuhkan bantuan.
“Ini bencana, bukan kegiatan politik. Ketika ada rakyat yang menjadi korban, pemerintah harus hadir. Soal kewenangan dan mekanisme tentu harus tetap mengikuti aturan, tetapi jangan sampai aturan dijadikan alasan untuk menghambat bantuan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan,” katanya.
Ketua DPD Kosgoro 1957 itu juga mengingatkan bahwa Gubernur Sumut sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan masyarakat Sumatera Utara mendapatkan perlindungan dan pelayanan pemerintah, termasuk ketika bencana terjadi di wilayah kabupaten/kota.
Karena itu, menurut anggota DPRD Sumut dari Dapil Tapanuli tersebut, kehadiran Bobby Nasution dalam membantu korban bencana angin puting beliung di Medan Johor tidak perlu dipandang sebagai upaya mengambil alih kewenangan Pemerintah Kota Medan.
“Justru pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus saling membantu. Jangan dibenturkan. Kalau ada kemampuan dari Pemprov Sumut untuk membantu masyarakat yang terkena musibah, kenapa harus dipersoalkan? Yang penting dilakukan secara transparan, sesuai ketentuan dan benar-benar untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Viktor berharap seluruh pihak, termasuk para politisi, mengedepankan kepentingan masyarakat ketika memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Perbedaan pandangan politik, katanya, jangan sampai membuat setiap langkah kepala daerah dalam membantu masyarakat selalu dicurigai atau dipolitisasi.
“Kalau memang ada yang perlu dikritisi, silakan kritik mekanisme dan pengawasannya. Tetapi jangan salahkan gubernurnya karena membantu rakyat yang rumahnya hancur akibat bencana. Dalam situasi seperti ini, mari kita hadir bersama untuk masyarakat, bukan malah mencari-cari kesalahan,” pungkasnya. (SC03)