Medan – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan tiga arah utama pembenahan pelayanan publik, yakni percepatan digitalisasi, penyediaan sistem ambulans terintegrasi, serta pengembalian layanan pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan KTP ke tingkat kelurahan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Tematik Pelaksanaan Pembangunan Kota Medan Tahun 2026 terkait peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik, Jumat (20/2/2026), di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota. Rapat dihadiri Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, Sekda Wiriya Alrahman, Kepala Bappeda Ferry Ichsan, serta para pimpinan perangkat daerah.
Rico menyebut digitalisasi sebagai kunci reformasi birokrasi karena mampu memangkas proses pelayanan yang selama ini lambat dan berbiaya tinggi.
“Digitalisasi memangkas proses yang memakan waktu dan biaya, masuk ke sistem yang lebih cepat dan efisien. Tapi sistem digital harus mudah dipakai masyarakat, jangan sampai malah mempersulit,” ujarnya.
Ia menegaskan, transformasi digital tidak boleh hanya berfokus pada teknologi, melainkan juga kesiapan pengguna dan integrasi sistem. Perangkat daerah diminta memastikan sinkronisasi aplikasi daerah dengan sistem pemerintah pusat agar tidak terjadi tumpang tindih layanan.
Dalam rapat tersebut, Rico juga mendorong agar layanan administrasi kependudukan lebih dekat dengan warga. Ia menyoroti beban pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mencapai sekitar 1.600 warga per hari. Kondisi itu dinilai menunjukkan perlunya desentralisasi layanan dasar.
“Kalau Dukcapil bisa menyelesaikan KTP dalam sehari, kenapa kelurahan tidak bisa? Data sudah ada, tinggal verifikasi dan cetak. Jangan semua tersentralisasi,” katanya.
Ia meminta jajaran terkait menyiapkan integrasi sistem agar warga dapat mengurus dokumen kependudukan di kantor wilayah terdekat tanpa harus datang ke kantor pusat layanan. Langkah ini dinilai dapat menghemat waktu sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
Selain itu, Rico mendorong pembentukan sistem tanggap darurat terintegrasi yang menghubungkan seluruh rumah sakit di Medan dalam satu jaringan digital. Sistem tersebut memungkinkan panggilan darurat terdeteksi lokasinya dan langsung mengirim ambulans dari fasilitas kesehatan terdekat.
“Yang kita butuhkan respons di bawah 10 menit. Semua rumah sakit harus terkoneksi dalam satu sistem yang bisa membaca titik lokasi dan langsung mengirim tim terdekat,” ucapnya.
Kerja sama itu direncanakan diformalkan melalui nota kesepahaman dengan rumah sakit pemerintah maupun swasta. Ia menegaskan, prioritas utama program tersebut adalah keselamatan warga.
Rico meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan langkah konkret dan terukur agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
“Tujuan akhirnya satu: pelayanan publik lebih cepat, efisien, dan bersih,” tegasnya. (SC03)
