Lhokseumawe – Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kemanusiaan pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I bergerak cepat membuka Posko Kesehatan pada 8–11 Desember 2025 di sejumlah titik terdampak.
Posko Kesehatan ini merupakan hasil kolaborasi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Layanan kesehatan dibuka di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Lhoksukon di Provinsi Aceh, serta di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara.
Seluruh posko memberikan pelayanan kesehatan gratis sekaligus konsultasi psikologi bagi masyarakat terdampak, mengingat banyaknya penyintas yang mengalami tekanan fisik dan emosional. Antusiasme masyarakat untuk mendapatkan layanan tercatat sangat tinggi sejak posko mulai dibuka.
BNPB Dukung Penanganan Banjir Bandang dan Longsor di Nduga dan Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan
“Kami sampaikan bahwa di tengah kondisi sarana kesehatan yang turut terdampak, BPJS Kesehatan memastikan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan (faskes) di wilayah sekitar zona bencana. Langkah ini dilakukan untuk menjaga agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal, terutama di faskes yang masih beroperasi. Sejumlah faskes yang tidak terdampak dilaporkan mengalami lonjakan kunjungan pasien dari wilayah terdampak akibat bencana, hal ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat,” kata Deputi Direksi Wilayah I BPJS Kesehatan, Nuim Mubaraq, Selasa (9/12).
Nuim menjelaskan, BPJS Kesehatan juga memberi perhatian khusus pada layanan kategori life saving, terutama Hemodialisis (HD). Untuk memastikan pasien HD tetap mendapatkan pelayanan, BPJS Kesehatan melakukan pemetaan kapasitas dan ketersediaan layanan HD di rumah sakit sekitar lokasi bencana. Pasien HD dari rumah sakit yang terdampak diarahkan ke rumah sakit lain yang masih mampu memberikan layanan.
“Dalam situasi darurat ini, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa peserta yang rutin menjalani HD tidak memerlukan dokumen tambahan, termasuk HD traveling, ketika harus berpindah sementara ke rumah sakit lain. Kami berkoordinasi dengan rumah sakit yang menerima rujukan agar dapat menambah kapasitas pelayanan dengan membuka shift tambahan dari dua menjadi tiga shift per hari, sehingga seluruh pasien tetap mendapatkan terapi tepat waktu,” jelas Nuim.
Nuim melanjutkan, RSUD dr. Zubir Mahmud Kabupaten Aceh Timur merupakan satu-satunya rumah sakit yang masih beroperasi di wilayah tersebut pascabencana. Sejumlah pelayanan poliklinik telah mulai diaktifkan kembali, di antaranya Poliklinik THT, Mata, Bedah, Anak, Gigi, Penyakit Dalam, Saraf, dan Jiwa.
“Pelayanan HD di RSUD dr. Zubir Mahmud mengalami peningkatan akibat adanya pengalihan pasien dari RSUD di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang yang belum berfungsi. Kami tetap berkoordinasi secara intens agar pelayanan bagi pasien di RSUD dr. Zubir Mahmud dapat berjalan optimal,” tambahnya.
Sebagai langkah antisipasi lonjakan pasien HD maupun non-HD, terutama pascameningkatnya kunjungan di RSUD Aceh Timur, BPJS Kesehatan juga berkoordinasi dengan RSU Putri Bidadari di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Plh. Direktur RSU Putri Bidadari Langkat, dr. Esti Aditya, menegaskan kesiapan pihaknya sebagai salah satu rujukan tambahan bagi pasien dari wilayah Provinsi Aceh.
“Kami siap menerima pasien rujukan dari Aceh, termasuk pasien HD maupun penyakit kronis lainnya. Kami pastikan seluruh pasien yang datang akan dilayani seoptimal mungkin sesuai regulasi yang berlaku,” kata Esti.
Dengan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan, diharapkan akses layanan bagi peserta Jaminan Kesehatan di daerah terdampak bencana tetap dapat diberikan secara berkualitas dan optimal. (SC03)
