MEDAN (Sumutcyber): Proses seleksi untuk Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMD di lingkungan Pemprovsu baru sampai pada tahap ujian tertulis. Panitia seleksi memastikan mekanisme seleksi dan rekrutmen berjalan objektif dan profesional.
“Masih seleksi dan sedang ditahap tertulis. Yang lulus administrasi kan banyak, 76 orang Jadi harus dilihat dan dibaca satu persatu,” kata Ketua Pansel Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMD, R Sabrina menjawab wartawan, Senin (17/12).
Menurut dia, ada lima orang yang tergabung dalam tim Pansel. Kelimanya bertugas mencek lima berkas jawaban di tahap ujian tertulis masing-masing peserta. Dia menegaskan pihaknya bekerja serius dalam mekanisme seleksi BUMD ini.
“Tapi yang jelas kami menjaga agar seleksi ini tidak main-main. Satu penguji membaca punya lima orang, satu persatu berkasnya itu dibaca. Begitupun kami kan punya tugas lain juga, bukan hanya ini pekerjaan yang dilakukan. Makanya waktunya agak lama,” papar wanita yang juga Sekdaprovsu ini.
Diketahui, rekrutmen ini sehubungan dengan pengumunan Gubernur Sumut No.539/12637 tentang seleksi untuk mengisi jabatan Dewan Komisaris (Dekom) dan Dewan Pengawas (Dewas) BUMD Provinsi Sumut, yang ditandatangani Sabrina selaku ketua Pansel pada 6 Desember lalu. Saat ini, adapun tahapan yang sudah berlangsung yakni seleksi administrasi berkas. Dari situ, terdapat 76 pelamar yang lolos verifikasi berkas dan berhak mengikuti ujian tertulis.
“Masing-masing BUMD akan diambil maksimal tiga orang dan minimal dua orang. Jadi nanti tergantung dari hasil penilaian dan juga kemampuan keuangan perusahaan daerah kita,” imbuh Sabrina.
BUMD yang membutuhkan Dekom dan Dewas baru itu, sebut dia, yakni PDAM Tirtanadi, PD AIJ, PD Perkebunan dan PT Dirga Surya. “Inilah nanti masing-masing yang akan diambil maksimal tiga orang, tergantung dari penilaian kami dan kebutuhannya,” katanya.
Berkenaan pernyataan Anggota DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz soal surat pengumuman rekrutmen seperti ini sepatutnya gubernur yang menandatangani, Sabrina dengan tegas menjawab hal itu bukanlah persoalan.
“Masa semua surat harus gubernur yang teken. Coba pengumuman CPNS siapa yang teken? Kan kepala BKD, jadi tidak ada masalah. Yang penting orang masuk ke sini satu tim diangkat melalui SK gubernur,” katanya. (AS)
