Dairi – Potensi pelanggaran konten internet, terutama di media sosial, diprediksi meningkat seiring dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan politisasi SARA menjadi ancaman serius bagi integritas proses demokrasi.
Mengantisipasi hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dairi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Dairi menjalin koordinasi untuk mengawasi dan mencegah konten negatif selama tahapan Pilkada 2024.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Dairi, Selasa (5/11/2024), menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat pengawasan terhadap konten yang berpotensi melanggar aturan dan etika, khususnya selama masa kampanye.
Komisioner Bawaslu Kabupaten Dairi, Rizal Banurea, menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan bebas dari serangan antar kandidat. “Kami telah membentuk tim fasilitasi dan kelompok kerja (pokja) yang bertugas mengawasi konten internet, terutama di media sosial, guna menghindari praktik saling menjatuhkan antarkandidat,” ujar Rizal.
Selain pengawasan, Bawaslu dan Kominfo juga merencanakan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan media sosial secara bijak. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik untuk menolak konten hoaks, ujaran kebencian, serta kampanye bermuatan SARA.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Dairi, Anggara Sinurat, mengapresiasi kerja sama ini dan menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat. “Kami bersama Bawaslu Kabupaten Dairi akan memberikan edukasi tentang penggunaan media sosial yang lebih bijak dan bertanggung jawab, khususnya selama masa kampanye,” ungkap Anggara.
Langkah sinergis antara Bawaslu dan Kominfo ini diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang sehat dan mendukung terciptanya Pilkada 2024 yang jujur, adil, dan bermartabat. (SC-Romi)