Medan – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara mendesak agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kepemudaan menjamin sistem pembinaan dan pemberian penghargaan bagi generasi muda yang berlandaskan prestasi, kompetensi, dan kemampuan, bukan kedekatan ataupun nepotisme.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen nyata dalam melahirkan generasi muda yang berkarakter, mandiri, kreatif, berprestasi, serta memiliki wawasan kebangsaan.
Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Jonatan Tarigan, kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Kamis (19/11). Pernyataan tersebut merupakan bagian dari tanggapan fraksinya terhadap pendapat Gubernur Sumatera Utara atas Ranperda inisiatif DPRD Sumut tentang Kepemudaan dalam rapat paripurna, Rabu (18/11).
Jonatan menegaskan, pendataan dan penetapan pemuda berprestasi harus memiliki kriteria serta standar penilaian yang jelas dengan mengedepankan prinsip meritokrasi. Dengan demikian, penghargaan diberikan berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan pencapaian, bukan karena kedekatan atau kepentingan tertentu.
Menurutnya, proses pemberian penghargaan harus dilakukan secara objektif dan transparan agar tidak menimbulkan multitafsir, kecemburuan, maupun konflik di kemudian hari.
Karena itu, Fraksi PDIP mendukung penambahan materi mengenai pemantauan pemuda berprestasi dan pemberian apresiasi sebagai bentuk penghargaan sekaligus motivasi bagi generasi muda untuk terus berkarya.
Selain sistem penghargaan, Fraksi PDIP juga mendorong agar Ranperda tersebut mengakomodasi program penguatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan, pembentukan sentra pemuda sebagai wadah kreativitas di setiap kabupaten/kota, serta pengaturan batasan usia pemuda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jonatan, yang juga merupakan anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Langkat dan Binjai, menilai Sumatera Utara membutuhkan regulasi kepemudaan yang tidak sekadar mengatur aspek administratif, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman.
Regulasi tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan seluas-luasnya bagi generasi muda untuk berinovasi dan mengambil peran strategis dalam pembangunan daerah.
Untuk memastikan kebijakan yang disusun tepat sasaran, Fraksi PDIP meminta agar pembahasan Ranperda melibatkan organisasi kepemudaan secara luas melalui konsultasi publik. Keterlibatan pemuda dinilai penting agar aturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi generasi muda.
Pada prinsipnya, Fraksi PDIP menyepakati penyempurnaan Ranperda sesuai dengan masukan Gubernur Sumut, termasuk penyesuaian dasar hukum, ketentuan perundang-undangan, serta teknik penyusunan produk hukum daerah.
“Regulasi kepemudaan memiliki urgensi strategis. Ini bukan sekadar instrumen administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pembangunan sumber daya manusia di Sumatera Utara,” ujar Jonatan Tarigan.
Dengan berbagai penyempurnaan tersebut, Fraksi PDIP mendukung Ranperda Kepemudaan untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya dengan mengedepankan prinsip demokratis dan keterlibatan seluruh elemen kepemudaan.
Jonatan berharap Perda Kepemudaan nantinya dapat menjadi model bagi kabupaten/kota di Sumatera Utara dalam membangun kebijakan pembinaan generasi muda yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan pemuda. (SC03)




































