Medan – Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Sumatera Utara dr. Rizky Adriansyah, M.Ked (Ped), Sp.A, SubspKardio (K) menyampaikan rasa prihatin dan empati yang sedalam-dalamnya kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak dalam kejadian keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo.
“Tidak ada satu pun orang tua yang siap melihat anaknya tiba-tiba sakit setelah menerima makanan yang seharusnya menjadi bagian dari ikhtiar negara untuk menyehatkan generasi masa depan. Kecemasan, kepanikan, dan luka batin keluarga adalah sesuatu yang harus kita dengarkan dengan hati, bukan sekadar dijawab dengan prosedur administratif,” kata dr. Rizky kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).
Ditegaskannya, anak-anak bukan angka dalam laporan. Mereka adalah amanah. Mereka adalah wajah masa depan bangsa. Karena itu, setiap program yang menyasar anak harus diletakkan di atas prinsip paling dasar, yakni keselamatan anak adalah yang utama dan tidak boleh ditawar.
“Kami menghormati langkah keluarga yang mencari kejelasan dan pertanggungjawaban. Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan secara tergesa-gesa, tetapi keterbukaan, investigasi yang jujur, komunikasi yang manusiawi, serta perbaikan sistem yang nyata agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” imbuhnya.
Menurutnya, program pemenuhan gizi anak adalah program mulia. Namun niat baik saja tidak cukup. Niat baik harus dikawal dengan standar keamanan pangan yang ketat, pengawasan berlapis, rantai distribusi yang aman, pemeriksaan bahan makanan, kebersihan dapur, kompetensi petugas, serta mekanisme respons cepat bila terjadi kejadian luar biasa.
“IDAI Cabang Sumatera Utara mendorong agar seluruh anak yang terdampak mendapatkan pemantauan kesehatan lanjutan secara menyeluruh. Tidak hanya saat gejala akut muncul, tetapi juga setelahnya. Orang tua juga perlu mendapatkan penjelasan yang terang, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit mengenai kondisi anak-anak mereka,” ungkapnya.
“Kami juga berharap pemerintah pusat, penyelenggara program yakni BGN, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Karo, fasilitas kesehatan, dan seluruh pihak terkait dapat menjadikan peristiwa di Tanah Karo ini sebagai titik balik. Evaluasi harus dilakukan secara serius. Protokol keamanan pangan harus diperkuat. Sistem pelaporan harus dipercepat. Dan suara keluarga korban harus dihormati,” sambungnya.
Ditambahkannya, anak-anak Karo, seperti anak-anak Indonesia lainnya, berhak mendapatkan makanan yang bukan hanya bergizi, tetapi juga aman.
“Semoga anak-anak yang terdampak segera pulih sepenuhnya. Semoga keluarga diberi kekuatan. Dan semoga kejadian ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua bahwa dalam setiap kebijakan publik, terutama yang menyangkut anak, keselamatan harus selalu berada di tempat tertinggi,” tutupnya. (SC03)
