Jakarta – Penjual es gabus bernama Sudrajat didatangi anggota Bhabinkamtibmas dan Babinsa saat berjualan di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Sabtu (24/1/2026). Dalam peristiwa tersebut, Sudrajat dituding menjual es gabus yang diduga berbahan dasar spons.
Dalam video yang beredar dan viral di media sosial, es gabus yang dijualnya diremas oleh oktum TNI hingga cairannya tumpah ke lantai, sementara sisa es yang dituduh sebagai spons kemudian dimasukkan ke mulut Sudrajat.
Sudrajat menuturkan ia telah berupaya menjelaskan bahwa barang dagangannya benar-benar es gabus atau es kue, bukan bahan lain seperti spons atau kapas. Penjelasan itu, menurutnya, tidak menghentikan tindakan aparat. Belakangan, dua aparat yang terlibat, yakni anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Kampung Rawa, Aiptu IM, dan anggota Babinsa Kelurahan Utan Panjang, H menyampaikan permintaan maaf. Hasil uji laboratorium Polres Metro Jakarta Pusat kemudian memastikan bahwa es gabus yang dijual Sudrajat aman untuk dikonsumsi.
Pihak aparat menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk respons cepat terhadap laporan masyarakat yang khawatir adanya dugaan peredaran makanan berbahaya di lingkungan mereka.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan, penyelesaian kasus dugaan fitnah terhadap penjual es gabus, Sudrajat (50), tidak cukup hanya diselesaikan dengan permintaan maaf dari oknum Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang terlibat.
Abdullah yang akrab disapa Abduh ini menilai tindakan menuduh es gabus buatan Sudrajat berbahan spons dan tidak layak dikonsumsi – yang belakangan terbukti tidak benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Polres Metro Jakarta Pusat – telah merugikan korban secara moral dan ekonomi.
“Saya menilai penyelesaian kasus Pak Sudrajat tidak cukup hanya dengan permintaan maaf. Jika dibiarkan selesai sebatas itu, saya khawatir akan muncul banyak korban serupa dari kalangan rakyat kecil yang dirugikan akibat arogansi aparat dan tidak memperoleh keadilan,” ujar Abduh dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Soal Wacana Penempatan Polri Di Bawah Kementerian, Anggota Komisi III DPR RI Tetap Dukung Di...
Meski para oknum aparat telah menyampaikan permintaan maaf, Abduh menegaskan bahwa pimpinan institusi tempat mereka bernaung wajib menindaklanjuti kasus ini secara adil, objektif, dan transparan. Menurutnya, sanksi etik dan disiplin harus dijatuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menjadi preseden buruk.
Selain sanksi etik dan disiplin, Abduh yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong agar lembaga bantuan hukum memberikan pendampingan kepada Sudrajat untuk menempuh jalur hukum pidana, apabila korban menghendakinya.
“Saya mendorong para advokat, termasuk figur-figur yang memiliki keberpihakan kepada rakyat kecil, untuk mendampingi Pak Suderajat agar ia mendapatkan keadilan dari negara,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Lebih lanjut, Abduh menegaskan bahwa melalui proses hukum yang adil, nama baik Suderajat harus dipulihkan, dan kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban patut dipertimbangkan untuk diganti.
“Harus ada bentuk tanggung jawab negara atas perbuatan oknum aparat yang melanggar ketentuan hukum. Ini penting untuk memulihkan harkat dan martabat Pak Suderajat sebagai warga negara,” kata Abduh.
Abduh pun mengingatkan seluruh aparatur negara, khususnya Polri dan TNI, agar tidak bertindak arogan dan tidak menyalahgunakan kewenangan, terlebih terhadap masyarakat kecil. Ia menegaskan bahwa tugas Bhabinkamtibmas dan Babinsa adalah menjaga kondusivitas lingkungan, melakukan koordinasi dengan instansi berwenang, serta bertindak proporsional dan profesional di tengah masyarakat.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Abduh meminta institusi Polri dan TNI meningkatkan literasi hukum, HAM, dan keadilan bagi personel Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akar rumput.
“Peningkatan kapasitas dan pemahaman hukum aparat di tingkat bawah sangat penting agar kehadiran negara benar-benar menjadi pelindung, bukan justru menakutkan rakyat,” pungkas Abduh. (SC03)
