Jakarta – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat sebagai Presiden dan Wapres RI 2024-2029 mulai 20 September 2024 ini.
Pengamat kebijakan publik Elfenda Ananda menegaskan, Prabowo Subianto harus mampu melanjutkan hal-hal positif dari pemerintahan sebelumnya, namun juga memperbaiki aspek-aspek yang dianggap negatif.
“Prabowo sebagai presiden terpilih berulang kali sebelum dilantik menyampaikan bahwa beliau akan meneruskan pemerintahan sebelumnya atau keberlanjutan. Banyak hal yang positif tentu tidak bisa kita tutup mata, namun banyak hal yang negatif tentunya harus diperbaiki,” tegas Elfenda di Medan, Minggu (20/10/2024).
Salah satu perhatian utama adalah penegakan hukum, terutama terkait dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap melemah setelah revisi Undang-Undang KPK. “Sejak revisi UU KPK malah KPK nya tumpul. Hal ini tidak boleh dilanjutkan di pemerintahan Prabowo Subianto,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti kemunduran demokrasi di era pemerintahan sebelumnya, yang menurutnya ditandai dengan intervensi dalam regulasi pencalonan. Elfenda mencontohkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan calon wakil presiden, serta batas usia calon kepala daerah yang dipengaruhi oleh Mahkamah Agung.
“Pada era pemerintahan sebelumnya demokrasi mundur ditandai dengan merusak aturan regulasi pencalonan yang dipaksakan oleh ketua MK untuk meloloskan calon wakil presiden, begitu juga batas usia calon kepala daerah yang dipengaruhi lewat MA, tidak perlu diteruskan,” ungkapnya.
Elfenda juga menyoroti tantangan besar di bidang ekonomi yang harus segera diatasi oleh pemerintahan Prabowo. Ia menyebutkan bahwa masyarakat berharap agar ekonomi Indonesia segera pulih, dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak untuk menekan angka pengangguran.
“Sebenarnya tantangan kedepan sekaligus harapan nasyarakat terhadap pemerintahan kedepan adalah dibidang perekonomian, masyarakat berharap ekonomi Indonesia segera pulih dengan menciptakan banyaknya lapangan kerja sehingga pengangguran dapat ditekan jumlahnya. Dengan ditekannya angka pengangguran maka kriminalitas dan angka kejahatan dapat ditekan jumlahnya sehingga Lapas semakin sepi,” imbuhnya.
Dia juga menekankan pentingnya meningkatkan daya beli masyarakat yang saat ini merosot tajam. “Di bidang ekonomi lainnya adalah meningkatkan daya beli masyarakat yang saat ini daya beli merosot tajam sehingga pasar pasar sepi, mall tutup, pusat kuliner tumbuh lebih tinggi dari pengunjungnya. Diharapkan bila daya beli masyarakat meningkat, maka masyarakat dapat memenuhi kehidupannya,” imbuhnya lagi.
Selain itu, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan investasi sehingga modal masuk dan pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak. Investasi diharapkan akan membuka lowongan kerja yang nantinya akan berdampak pada Tingkat ekonomi akan semakin meningkat.
Di bidang pendidikan, Elfenda menekankan pentingnya peningkatan mutu, akses, dan sarana pendidikan. Program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang berjalan dengan baik selama pemerintahan sebelumnya, menurutnya perlu dilanjutkan dan ditingkatkan untuk menghasilkan generasi berkualitas.
Ia juga berharap pemerintah lebih serius dalam meningkatkan riset dan teknologi agar Indonesia dapat mengejar ketertinggalan di sektor ini.
“Di bidang lain misalnya pendidikan diharapkan pemerintah kedepan lebih serius dalam meningkatkan mutu pendidikan, akses, kualitas tenaga didik, sarana dan prasarana pendidikan di Masyarakat. Hal hal yang positif dibidang Pendidikan sebelumnya seperti program KIP dapat dilanjutkan dan ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan generasi yang berkualitas. Di bidang riset dan teknologi hendaknya dapat juga ditingkatkan agar bangsa ini dapat mengejar ketertinggalannya di bidang pendidikan,” pungkasnya.
Di bidang kesehatan, Elfenda berharap pemerintah dapat memastikan akses yang merata bagi masyarakat, termasuk di daerah terpencil. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas tenaga medis dan ketersediaan obat-obatan, serta perbaikan sistem pendidikan di bidang kesehatan yang selama ini dianggap buruk.
“Di bidang Kesehatan diharapkan masyarakat mendapatkan akses kesehatan secara mudah dan berkualitas. Pelayanan kesehatan yang merata di semua pelosok negeri sehingga tidak ada ketimpangan antar wilayah. Semua hak masyarakat sama baik di kota maupun desa hingga pelosok terpencil. Kualitas tenaga medis yang harus ditingkatkan termasuk pemerintah berupaya memperbaiki sistem Pendidikan di bidang kesehatan yang selama ini dianggap buruk. Memastikan ketersediaan obat obatan terpenuhi hingga tidak ada pihak pihak yang memanfaatkan untuk mengambil untung,” jelas Elfenda.
Terkait lingkungan hidup, Elfenda menegaskan bahwa pemerintah harus lebih tegas dalam mengelola sumber daya alam seperti tambang dan hutan.
“Di bidang lingkungan hidup diharapkan pemerintah memastikan lingkungan hidup tidak dirusak akibat keserakahan sekelompok elit yang menguasai tambang, hutan dan sebagainya. Sementara masyarakat yang merasakan dampak banjir dan berbagai macam penyakit akibat eksplorasi tambang dan pengrusakan hutan. Pemerintah harus memastikan bahwa pertambangan harus dapat mensejahterakan rakyat bukan sekelompok orang yang punya izin kelola tambang,” tuturnya lagi.
Elfenda juga menekankan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.
“Pemerintah harus memastikan pengelolaan APBN dikelola secara transparan, efesien dan efektif dan akuntabel. Transparan artinya tidak ada yang harus ditutup tutupi dan jangan ada permainan didalamnya. Efesien artinya hemat, jangan membengkakkan kabinet demi mengakomodir berbagai pihak baik parpol, timsukses dan sebagainya masuk sementara anggaran terbatas. Kebijakan hutang luar negeri Indonesia harus dikontrol dan tepat guna agar tidak menjadi beban rakyat untuk membayarnya. Akuntabel artinya anggaran yang bersumber dari pajak rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya lagi.
Menurut Elfenda, pemerintahan Prabowo harus mempertimbangkan dengan serius harapan masyarakat tersebut dan tidak hanya fokus pada bagi-bagi kekuasaan dengan memperbesar kabinet yang justru akan membebani anggaran negara.
“Harapan ini harusnya menjadi pertimbangan pemerintahan kedepan, jangan hanya bagi bagi kekuasan dengan membengkakkan kabiner kerja. Pembengkakan cabinet akan menguras anggaran yang besar, sementara efektifitas diragukan,” tutupnya. (SC03)