Site icon SUMUTCYBER.COM

10 Anggota DPRD Dairi Sampaikan Pemandangan Umum atas Nota Pengantar Keuangan Bupati Tahun Anggaran 2027

Sidikalang – Bupati Dairi, Vickner Sinaga, yang diwakili Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, menghadiri sidang paripurna DPRD Dairi dengan agenda penyampaian pemandangan umum anggota DPRD atas Nota Pengantar Keuangan Bupati terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2027, Selasa (17/11/2026).

Sidang paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani, didampingi Wakil Ketua I, Halvensius Tondang.

Dalam sidang tersebut, sebanyak 10 anggota DPRD Dairi menyampaikan pemandangan umum, yakni Halim Lumbanbatu, Erick Simbolon, Andi Pasaribu, Juangga Silaban, Agusto Samosir, Joel Simanullang, Romy Simarmata, Radeanto Banjarnahor, Carles Tamba, dan Henra Sinaga.

Dalam pemandangan umumnya, Halim Lumbanbatu menyoroti sejumlah persoalan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Di antaranya, ketidaksesuaian tema pembangunan daerah, alokasi anggaran untuk perluasan lahan Rumah Sakit Umum, serta penurunan dana transfer ke daerah yang dinilai berkaitan dengan lemahnya lobi politik anggaran Bupati ke pemerintah pusat.

Selanjutnya, Erick Simbolon menyampaikan sejumlah persoalan mendesak berdasarkan hasil kunjungan lapangan. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Dairi segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi penurunan harga jagung serta mencari tahu penyebab penolakan hasil komoditas jagung dari Dairi di Medan.

Sementara itu, Andi Pasaribu menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat, mulai dari krisis air bersih di Tigalingga, kerusakan jalan, hingga bencana longsor dan minimnya ketersediaan alat berat untuk penanganan darurat.

Ia juga menyoroti kondisi ekonomi sektor pertanian akibat kegagalan panen, penutupan pabrik jagung karena anjloknya harga komoditas tersebut, pengurangan kuota pupuk Ponska sebanyak 5.110 ton, serta rumitnya birokrasi kepesertaan BPJS yang dinilai membingungkan masyarakat desa.

Adapun Romy Simarmata menyoroti penurunan pendapatan daerah dari dana transfer pemerintah pusat, dominasi belanja pegawai, serta pemangkasan belanja modal dan alokasi dana desa dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan resmi mengenai strategi peningkatan kemandirian fiskal, transparansi penyertaan modal pada tiga BUMD, serta kepastian skema pembiayaan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

Sidang paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Surung Charles Bantjin, para staf ahli bupati, asisten, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). (SC-Romi)

Exit mobile version