Umum

Dewan Pers: Tolak UKW, Berarti Bukan Pers

Pro-Kontra UKW Di Kalangan Jurnalis

Sumutcyber.com, Medan – Sertifikasi wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) masih menimbulkan polemik di kalangan jurnalis. Ada yang menganggap, UKW tidak perlu, karena mengekang kebebasan pers. Sebab, sudah ada instansi pemerintahan yang hanya mau menerima wartawan yang sudah UKW.

Di lain pihak, UKW dianggap perlu karena bisa memastikan kompetensi pengetahuan, keterampilan, serta tujuan standarisasi kompetensi wartawan agar menjaga dan meningkatkan harkat profesi wartawan, karena selama ini memang, banyak yang mengaku-ngaku wartawan hanya bermodal kartu pers, tapi tak pernah melakukan tugas mencari dan menulis berita.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menegaskan, pihak-pihak yang menolak sertifikasi wartawan melalui Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) berarti bukan pers.

“Iya dong. UKW itukan bukan program Dewan Pers melainkan amanah atau permintaan komunitas pers nasional, bahkan bisa disebut ‘pers langitan’ yang disebut Piagam Palembang,” jelasnya di Medan, Selasa (29/1/2019).

Menurutnya, Dewan Pers hanya memfasilitasi keinginan komunitas Pers dan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan kalangan Pers. Karena itu, dia merasa aneh ada yang mengaku komunitas pers lalu menolak UKW. “Jadi jelas bukan pers lah itu,” ujarnya berulang.

Yosep yang akrab dipanggil Stanley juga mengatakan, UKW hakikatnya adalah kebutuhan komunitas pers itu sendiri. Stanley mengakui banyak pihak termasuk dari sebagian kalangan yang mengaku-ngaku komunitas pers cenderung salah kaprah atau gagal-paham mengenai latar belakang UKW, karena menganggap UKW seolah-olah kehendak sepihak Dewan Pers.

“Ini yang salah kaprah. Yang benar, UKW disepakati oleh komunitas pers, bukan programnya Dewan Pers, melainkan amanah Piagam Palembang, di mana waktu itu komunitas pers termasuk ‘tokoh pers langitan’ seperti Jacob Oetama, Dahlan Iskan, Margiono dan lainnya, yang mendorong perlunya dilakukan UKW,” ujarnya.

Atas dorongan komunitas Pers yang sudah sangat terganggu dengan menjamurnya orang-orang bukan pers, tapi mengaku wartawan, lanjutnya, maka Dewan Pers merespon permintaan itu dan melanjutkannya.

“Jadi UKW sudah dilaksanakan sejak Dewan Pers diketuai Pak Bagir Manan. Periode saya hanya melanjutkan. Lalu sekarang jika ada yang menolaknya, kan aneh. Komunitas pers yang mendeklarasikannya, lalu kok ada pula sekarang ujug-ujug menolaknya. Berarti mereka bukan komunitas pers lah,” tegasnya.

Stanley menjelaskan UKW diperlukan karena dalam UU Pokok Pers disebutkan hal ini adalah ‘lex specialist’. Artinya hanya komunitas pers yang mengatur tentang pers. Jadi sudah benar UKW memang sepenuhnya berasal dari pers, oleh pers, untuk pers dan dilaksanakan oleh komunitas pers itu sendiri.

“Jadi kalau ada yang menuduh UKW dilaksanakan oleh Dewan Pers adalah salah. Yang menguji adalah 27 lembaga uji, ada PWI, AJI, IJTI, lembaga pendidikan, lembaga pers dan lainnya,” jelas Stanley.

Ketika ditanya hubungan UKW dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Stanley menjawab, Dewan Pers tetap mendorong agar UKW tetap dilaksanakan oleh komunitas pers kemudian nantinya dikoordinasikan dengan BNSP, jika sudah sesuai standar maka BNSP dipersilakan menceknya.

“Ini kita koordinasikan bukan hanya dengan BNSP, melainkan melalui BNSP kita akan perjuangkan agar hasil UKW mendapat pengakuan internasional,” jelasnya.

Tentang adanya pihak yang menggugat Dewan Pers, Stanley balik bertanya, pihak yang menggugat itu apa dasarnya dan siapa yang mengelola ? “Kalau Dewan Pers jelas, yaitu melalui Keputusan Presiden (Keppres),” tegasnya.

“Jadi pertanyaannya kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan percayanya mengadu kemana ? Apa ada yang mau mengadu ke pihak lain di luar pers ? Kan masih percaya ke Dewan Pers,” demikian Stanley. (EC)

Facebook Comments
Tags